KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jateng Wika Bintang membantah jika penggunaan e-KTP dinilai tidak efektif atau sama saja dengan KTP manual.
Menurut dia, e-KTP saat ini telah mulai dimanfaatkan sejumlah instansi pemerintah. Misalnya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. ”Sejumlah bank juga sudah mulai menggunakannya,” tandasnya.

Bahkan, setelah e-KTP, dalam waktu dekat akan diluncurkan KTP anak atau Kartu Anak Indonesia (KAI). Sebanyak, empat daerah di Jateng ditunjuk sebagai pilot project program tersebut. Yakni, Kota Magelang, Kabupaten Pekalongan, Temanggung, dan Blora. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi hak konstitusional anak.

”Selama ini, hak tersebut hanya diberikan kepada masyarakat pada usia 17 tahun ke atas saja. Padahal anak-anak juga memiliki hak untuk mandiri. Misalnya dapat membuka rekening bank sendiri, dan pergi ke mana-mana dengan membawa identitas diri,” terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Meidiana Kuswara mengatakan, e-KTP merupakan program dari pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti kepada seluruh pemerintah daerah. Bahkan, bahan e-KTP serta mesin pencetaknya pun dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat.

”Jadi e–KTP ini sangat penting dibanding dengan KTP lama. E-KTP kan bisa diakses di mana pun tempat kejadian kita berada. Sebab di dalam e-KTP ada chip data pemiliknya. Kalau KTP lama kan tidak bisa,” katanya. (fai/mha/aro/ce1)