BENAHI SALURAN: Warga Lingkungan Parakan, Kelurahan Beji, Kabupaten Semarang, Jumat (20/11) siang kerja bakti menata saluran di sumber air Parakan. Warga juga berencana menutup saluran air yang disedot dan dijual keluar desa. (PRISTYONO HARTANTO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
BENAHI SALURAN: Warga Lingkungan Parakan, Kelurahan Beji, Kabupaten Semarang, Jumat (20/11) siang kerja bakti menata saluran di sumber air Parakan. Warga juga berencana menutup saluran air yang disedot dan dijual keluar desa. (PRISTYONO HARTANTO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
BENAHI SALURAN: Warga Lingkungan Parakan, Kelurahan Beji, Kabupaten Semarang, Jumat (20/11) siang kerja bakti menata saluran di sumber air Parakan. Warga juga berencana menutup saluran air yang disedot dan dijual keluar desa. (PRISTYONO HARTANTO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
BENAHI SALURAN: Warga Lingkungan Parakan, Kelurahan Beji, Kabupaten Semarang, Jumat (20/11) siang kerja bakti menata saluran di sumber air Parakan. Warga juga berencana menutup saluran air yang disedot dan dijual keluar desa. (PRISTYONO HARTANTO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN- Warga Lingkungan Parakan, Kelurahan Beji, Kabupaten Semarang, memprotes keras eksploitasi sumber air yang dijual ke keluar desa. Sebab, debit sumber air lingkungan Parakan menjadi menyusut hingga terancam kekurangan air bersih. Warga juga menduga tidak ada transparansi penggunaan dana bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kabupaten Semarang untuk warga Beji yang nilainya ratusan juta rupiah. Sehingga patut dicurigai ada penyimpangan dana yang digunakan untuk proyek air. Warga yang geram dengan kondisi tersebut, Jumat (20/11) sore kemarin akhirnya melakukan penutupan dan penataan saluran air.

Tokoh masyarakat Lingkungan Parakan, Kelurahan Beji, Karimun, 42, warga RT 1 RW 10, mengatakan, warga mempermasalahkan eksploitasi air yang dijual keluar desa. Sebab, debit air di sumber air yang dimanfaatkan warga berkurang. Akibatnya, ekosistem di lingkungan Parakan terganggu. Pemilik sawah juga mulai mengeluh kekurangan air.

“Akibat eksploitasi berlebihan dengan menjual air keluar desa secara sporadis, membuat debit air menyusut. Kami khawatir jika ini dilakukan terus-menerus, kami akan kekurangan air. Sawah-sawah ini tidak lagi hijau, belum lagi jika permukiman bertambah, tentu akan semakin kesulitan air,” keluh Karimun, Jumat (20/11) siang.

Karimun menambahkan, warga juga kecewa dengan panitia pengelolaan air yang mendapatkan dana aspirasi ratusan juta dari Pemkab Semarang. Sebab, warga menilai tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana bantuan untuk rakyat miskin tersebut. Bahkan kabarnya kendati sudah ada bantuan dari pemerintah, warga pengelola air meminta uang pembangunan pada sejumlah warga yang menyalur air. Nilai penarikan uang tersebut juga cukup besar hingga RP 2,5 juta per kepala keluarga.

Dia mengatakan, permasalahan tersebut sebenarnya sudah dilaporkan kepada Lurah Beji dan sempat dilakukan musyawarah. Namun musyawarah tidak ada hasil yang positif. “Musyawarah pekan lalu juga tidak ada hasil yang memuaskan bagi kami. Sehingga kami melayangkan surat kepada kapolres, Ketua DPRD, dan Kepala DPU sebagai pemberi dana bantuan. Kami akan melaporkan ke ranah hukum. Kami meminta seluruh dana aspirasi yang masuk ke Beji diaudit. Tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan, sehingga warga jengkel dan habis salat Jumat kerjabakti menutup saluran air ini,” kata Karimun.

Warga lainnya, Musirjan, 45, mengatakan, sebenarnya warga itu tidak mempermasalahkan bantuan dana dari Pemkab Semarang. Hanya saja, warga meminta ada transparansi, selain itu masalah air juga harus dilakukan musyawarah dan terbuka. “Setiap kali panitia ditanya warga, selalu jawab tidak tahu berapa besaran bantuan dari pemerintah. Warga juga merasa tidak diajak musyawarah hingga tuntas tentang penggunaan air,” ujarnya.

Pemerhati Sosial dan Budaya Kabupaten Semarang, Husein Abdullah, menyayangkan Pemkab Semarang yang lambat menangani permasalahan di Kelurahan Beji. Padahal permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk antarwarga. “Semestinya ketika ada permasalahan seperti itu langsung diurai. Jika warga menghendaki ada transparansi ya dibongkar saja seperti apa pengelolaan dana aspirasi ke Beji. Selain itu, pengelolaan air juga semestinya harus dimusyawarahkan, sehingga tidak muncul permasalahan di belakang,” katanya. (tyo/aro)