SEMARANG-Alat Peraga Kampanye (APK) Pilwalkot 9 Desember yang melanggar aturan belum sepenuhnya ditertibkan. Dari 6.900 APK yang teridentifikasi melanggar PKPU, baru 170 APK yang ditertibkan, Rabu (18/11) kemarin.

Penertiban APK dilakukan petugas gabungan Panwas Kota Semarang, KPU, Kesbangpol, PJPR dan Satpol PP pada Rabu (18/11) malam. Penertiban tersebut dengan sasaran dua wilayah, yakni Kota Semarang bagian Timur dimulai dari Jalan Pandanaran, A Yani, Majapahit, Supriyadi, Soekarno Hatta, dan berakhir di Jalan MH Thamrin.

Sedangkan, Kota Semarang bagian selatan dimulai dari Jalan dr Soetomo hingga ke arah wilayah Banyumanik. Setidaknya dalam penertiban di dua wilayah tersebut mampu mencopoti APK sekitar 170 APK, baik baliho, poster dan spanduk dengan menerjunkan 2 alat crane dari Dinas PJPR.

Ketua Panwas Kota Semarang, M Amin, mengaku, pencopotan APK paslon yang melanggar terkendala peralatan. “Memang berat mencopoti APK baliho, kita hanya pakai 2 alat. Padahal jumlah APK yang melanggar mencapai 6.900 titik,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (18/11) kemarin.

Dikatakan, APK yang melanggar aturan tersebut berbentuk MMT dan spanduk kecil yang terpasang di pohon dan tiang listrik. Juga stiker yang ditempel di tiang-tiang listrik. “Kalau baliho kan sudah difasilitas KPU Kota Semarang. Tapi para paslon mencetak lagi, dan memasang sendiri, termasuk APK siluet simbol atau nomor saja,” terangnya.

Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan melakukan penertiban lagi. Selain itu, pihaknya mengimbau kepada para paslon dan timnya untuk mentaati aturan dan ketentuan supaya tidak memasang APK di luar fasilitas KPU.