SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengklaim segera melakukan pemetaan detail terkait rencana normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang. Pemetaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari survei yang telah dilakukan sebelumnya.

”Survei awal menemukan ada sekitar 4.097 bangunan liar di sepanjang bantaran sungai yang harus ditertibkan. Ada masukan agar ditindaklanjuti dengan melakukan survei detail dengan mengajak tokoh masyarakat dan aparat setempat,” ungkap Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budie Yuwono, kemarin.

Ia menambahkan, survei detail dilakukan juga untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang apa yang mereka inginkan. Menurutnya, kegiatan turun ke masyarakat hingga tingkat kelurahan untuk mendata tempat tinggal dan juga usaha mereka sangat penting untuk menyiapkan proses relokasi. ”Dari Kementerian PU-PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) berjanji akan membuat lima unit rusun (rusun) lengkap dengan isinya sebagai tempat relokasi,” imbuhnya.

Prasetyo mengklaim, hingga akhir tahun 2015 ini basic design (desain dasar) normalisasi sungai BKT akan selesai. Kemudian dilanjutkan dengan detail engineering design (DED) yang diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2016 mendatang.

Dengan demikian, proses normalisasi dapat terlaksana pada 2017 sesuai yang direncanakan. ”Sebagai tindak lanjut dari normalisasi ini adalah akan dibuat water resources planning (rencana pemenuhan kebutuhan air). Diharapkan nantinya dapat dipakai masyarakat sekitar,” tandas Prasetyo mengaku melibatkan konsultan dari Jepang dalam proyek ini.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa normalisasi BKT merupakan wewenang pemerintah pusat. Anggaran yang digunakan pun menggunakan biaya dari APBN. Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dari pencegahan kekeringan yang selalu terjadi tiap tahunnya. ”Sebisa mungkin, air dari gunung dimanfaatkan dan disimpan dahulu sebelum sampai di laut,” terangnya.

Terkait dana yang dibutuhkan, Prasetyo mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Hanya saja ia memperkirakan akan lebih besar dari anggaran untuk normalisasi Banjir Kanal Barat (BKB). ”Kalau Banjir Kanal Barat dulu butuh Rp 90 miliar. Kalau Banjir Kanal Timur kelihatannya lebih besar, karena tantangan permasalahan sosialnya lebih besar,” pungkasnya. (fai/zal/ce1)