TERUS MENUNTUT: Para buruh saat menggelar aksi di depan kantor gubernuran Jalan Pahlawan, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TERUS MENUNTUT: Para buruh saat menggelar aksi di depan kantor gubernuran Jalan Pahlawan, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TERUS MENUNTUT: Para buruh saat menggelar aksi di depan kantor gubernuran Jalan Pahlawan, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TERUS MENUNTUT: Para buruh saat menggelar aksi di depan kantor gubernuran Jalan Pahlawan, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Puluhan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Kamis (19/11) kemarin mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang. Mereka menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan karena aturan tersebut dinilai lebih menguntungkan pengusaha dan berdampak pada penentuan pengupahan tanpa melibatkan buruh.

”Kami menolak tegas diberlakukannya PP tersebut. Karena tidak ada diskusi dan dialog dengan serikat buruh terlebih dahulu,” ungkap Koordinator aksi Ahmad Juwanto dalam orasinya di depan gerbang kantor Gubernur dan DPRD Jateng itu.