SERTIFIKASI: Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Fathan Subchi memasangkan penutup kepala keselamatan kerja kepada tukang bangunan di Pendopo, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
SERTIFIKASI: Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Fathan Subchi memasangkan penutup kepala keselamatan kerja kepada tukang bangunan di Pendopo, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
SERTIFIKASI: Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Fathan Subchi memasangkan penutup kepala keselamatan kerja kepada tukang bangunan di Pendopo, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
SERTIFIKASI: Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Fathan Subchi memasangkan penutup kepala keselamatan kerja kepada tukang bangunan di Pendopo, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

DEMAK – Percepatan pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah kini masih menghadapi tantangan berat. Diantaranya, masih minimnya tenaga konstruksi bangunan yang bersertifikasi. Data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), ada sekitar 7,5 juta tenaga konstruksi di Indonesia yang menjadi tulang punggung bangsa ini untuk membangun berbagai macam infrastruktur, termasuk jalan, jembatan dan gedung.

Dari jumlah itu, baru sekitar 400 ribu atau sekitar 10 persen saja yang telah bersertifikasi. Artinya, masih 90 persen tenaga konstruksi yang belum teruji kelayakan kemampuan mereka dalam bidang yang digelutinya tersebut. Demikian disampaikan Dirjen Bina Kompetensi dan Produktifitas Kementerian PU, Masriyadi disela pembekalan dan fasilitasi uji kompetensi tukang bangunan umum menggunakan mobile training unit (MTU) di Pendopo Pemkab Demak, kemarin.

Masriyadi mengatakan, uji kompetensi tenaga terampil bidang konstruksi sangat dibutuhkan. “Sebab, jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi masih sangat kecil. Hanya 10 persen dari jumlah 7,5 juta tenaga yang ada,”katanya.