KALIBANTENG – Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) dengan nomor 08/O.3.10/fd.1/092015 pada 1 September 2015 lalu, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang berani menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Jrakah, Ngaliyan Semarang tahun 2013. Namun demikian kejaksaan enggan membeber siapa nama maupun inisial tersangkanya. Keterbukaan informasi kepepada publik dari kejaksaan dipertanyakan.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Semarang, Sutrisno Margi Utomo mengakui adanya penetapan tersangka itu. Namun ia berdalih saat ini mengikuti aturan yang dikeluarkan berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan untuk tidak mengekspos atau memublikasikan tersangka sebelum menyandang status terdakwa atau tahap penuntutan. ”Sudah ada tersangkanya, sesuai instruksi Presiden RI tidak boleh ekspos atau dipublikasikan sebelum tersangkanya menyandang status terdakwa (tahap penuntutan),” kata Sutrisno kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (13/11).

Ketika koran ini menanyakan, berapa jumlah tersangkanya, pihaknya hanya menjawab satu-satu dahulu. Sutrisno juga menyebutkan minggu depan kontraktor dan pengawas proyek Pasar Jrakah akan diperiksa.

Dari data presensi buku tamu yang dilihat koran ini di kantor Kejari Semarang, terlihat banyak pejabat Dinas Pasar Kota Semarang yang sudah diperiksa maupun melakulan koordinasi, di antaranya; Latib, Sentot, Agus Widiatmoko, Trijoto Sarjoko, Ukhaki FD, Nur Kholis dan M. Rois B. Bahkan beberapa di antaranya datang lebih dari 1 kali.

Menangapi permasalahan tersebut, Komite Penyidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai akan terjadi bentuk pembodohan kepada masyarakat. ”Kalau seperti itu akan terjadi kucing-kucingan. Selain itu, bagaimana publik bisa tahu dan mengawal perkaranya kalau harus menunggu tahapan penuntutan, seharusnya ada tersangka langsung ekspos,” kata Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum (APH) KP2KKN Jateng, Eko Haryanto.

Menurutnya, kebijakan instruksi presiden tersebut perlu diuji publik, kalau demikian tetap dipaksakan justru memunculkan adanya kongkalikong. ”Seluruh rakyat Indonesia harus mendorong agar presiden mencabut instruksi tersebut. Masyarakat butuh informasi bukanya ditutupi, ini zamannya demokrasi. Kalau demikian sama saja pembodohan masyarakat karena gak bisa memantau pekerjaan kejaksaan,” ungkapnya.