PN Tolak Gugatan Pemkot

Raibnya Dana Kasda Rp 22,7 M di BTPN

245

SEMARANG – Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang menolak gugatan yang dilayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terhadap Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) atas hilangnya deposito kas daerah (Kasda) senilai Rp 22,7 miliar yang tersimpan di lembaga keuangan tersebut.

Ketua Majelis Hakim, Torowa Daeli SH, dalam sidang Kamis (12/11) kemarin, menyatakan menerima eksepsi BTPN sebagai tergugat dan tidak menerima gugatan penggugat. ”Menyatakan penggugat kurang hati-hati, kurang teliti dalam membuka rekening deposito melalui personal banker,” kata hakim dalam pertimbangan keputusannya.

Selain itu, Torowa Daeli tidak menerima gugatan yang diajukan Pemkot Semarang lantaran gugatan tersebut kurang bukti dan kurang pihak. ”Dengan berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan gugatan pemkot tidak dapat diterima,” ujar Torowa Daeli dalam amar putusannya.

Dalam persidangan disampaikan, Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) merupakan personal banker yang ditunjuk pada 2007 untuk mengurusi transaksi penyimpanan uang milik kas daerah Kota Semarang di BTPN. Pada Februari 2011, Dyah Ayu mengundurkan diri dari BTPN. Dengan demikian, segala hubungan hukum antara Dyah Ayu dan BTPN sudah berakhir.

Atas pengunduran diri Dyah Ayu, BTPN menyatakan telah menunjuk pengganti untuk mengurus transaksi penyimpanan dana kas daerah Kota Semarang di BTPN. Sehingga majelis hakim menilai Dyah Ayu tidak berwenang mewakili BTPN, karena telah keluar dari pekerjaannya. Sehingga atas segala perbuatannya dinilai batal demi hukum. Atas putusan tersebut, majelis hakim memberi kesempatan penggugat untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa banding.

EmrftDitemui Jawa Pos Radar Semarang usai sidang, kuasa hukum Pemkot Semarang John Richard Latuihamallo SH MH menyatakan akan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Menurut dia, terdapat beberapa hal yang kontradiksi dalam putusan tersebut.

Ia menuturkan, pemkot dinilai kurang hati-hati dalam proses penyimpanan dana kas daerah dalam rekening depostito, tapi pemkot tidak pernah tahu jika Dyah Ayu yang selama ini menjadi personal banker dalam mengurus penyimpanan dana kas daerah tersebut. ”Saat Dyah Ayu keluar, tidak ada surat pemberitahuan. Bahkan saat ada pergantian, kami juga tidak diberi tahu,” katanya.