Desak Aturan Penyaluran Direvisi

200
BANYAK PR: Anggota Komisi IV DPR RI Agustina Wilujeng saat menyampaikan paparan pada penyerapan aspirasi di Gedung B Lantai 5, Gubernuran Jawa Tengah Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BANYAK PR: Anggota Komisi IV DPR RI Agustina Wilujeng saat menyampaikan paparan pada penyerapan aspirasi di Gedung B Lantai 5, Gubernuran Jawa Tengah Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BANYAK PR: Anggota Komisi IV DPR RI Agustina Wilujeng saat menyampaikan paparan pada penyerapan aspirasi di Gedung B Lantai 5, Gubernuran Jawa Tengah Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BANYAK PR: Anggota Komisi IV DPR RI Agustina Wilujeng saat menyampaikan paparan pada penyerapan aspirasi di Gedung B Lantai 5, Gubernuran Jawa Tengah Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Salah satu persoalan yang masih dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah adalah terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penerima hibah diwajibkan harus berbadan hukum.

”Ini menjadi masalah ketika yang menerima itu adalah kelompok tani, misalnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan badan hukum. Sudah seharusnya UU 23/2014 direvisi,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI, Taufiq R. Abdullah saat melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jateng, Kamis (12/11).

Taufiq menambahkan, dalam UU 23/2014 kedudukan DPRD juga menjadi tidak jelas. Sebab, terdapat ketidaksesuaian antara sistem pemerintahan yang berada di tingkat atas dan sistem pemerintahan yang berada di tingkat bawah. ”Saat ini DPRD di bawah kepala daerah. Ini yang harus segera ditindaklanjuti,” imbuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.