SEMARANG – Badan publik didorong menjalankan tugasnya dengan transparan, efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng akan mengumumkan lembaga penyelenggara negara yang transparan serta terbandel dalam keterbukaan informasi.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KIP Jateng, Zainal Abidin Petir mengatakan pemeringkatan yang dikemas dalam bentuk ”Komisi Informasi Jateng Award” dimaksudkan untuk mendorong eksekutif, legislatif, dan yudikatif selaku penyelenggara negara transparan kepada masyarakat. ”Hal itu sebagaimana diamanatkan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya saat rapat persiapan pemeringkatan badan publik paling transparan bersama tim penilai dari unsur media, akademisi, dan birokrat, Selasa (10/11) di kantor KIP Jateng Jalan Tri Lomba Juang 18 Semarang.

”Keberadaan Komisi Informasi bisa menjadi watch dog bagi badan publik untuk menciptakan good governance dan clean government. Tidak ada alasan eksekutif, legislatif dan yudikatif sembunyikan anggaran kegiatan mereka, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi,” tandasnya.

Dia menambahkan semua pembahasan anggaran harus terbuka dan transparan, jujur dengan rakyat. Uang rakyat juga harus dipertanggungjawabkan kepada publik. ”Program kegiatan dan kebijakan rohnya demi kepentingan rakyat bukan pejabat,” ujarnya.

Dia menjelaskan metode penilaian dalam pemeringkatan badan publik paling transparan di 35 kabupaten/ kota dan 50 SKPD Pemprov Jateng serta 18 badan publik vertikal diawali monev pengecekan konten website ketersediaan informasi publik kemudian pengisian self assessment questionnaire dilanjutkan verifikasi faktual terhadap 20 terbaik badan publik. Setelah itu komisioner KIP Jateng beserta tim pemeringkatan akan menilai paparan dan presentasi yang akan berlangsung 17 dan 18 November di kantor KIP Jateng untuk menentukan juara utama sampai 10 badan publik paling transparan.

Selanjutnya pihaknya akan mengumumkan juara-juara badan publik paling transparan yang disiarkan secara live di sebuah TV Swasta di Semarang tanggal 4 Desember 2015. ”Kami juga akan mengumumkan badan publik, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif paling buruk dan bandel yang tidak transparan dan tidak taat UU Keterbukaan Informasi Publik,” katanya. (ric/ce1)