Tuntut Siltap 12 Bulan

304

DEMAK – Sejumlah kepala desa (kades) di wilayah Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen menolak pengasilan tetap (siltap) yang sedianya hanya akan diberikan 3 bulan. Yakni untuk bulan Oktober, November dan Desember. Mereka menuntut Pemkab Demak untuk tetap memberikan siltap utuh selama 12 bulan terhitung mulai Januari hingga Desember 2015.

Desakan ini dinilai sesuai dengan ketentuan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Pasal 81 ayat 4 menyebutkan, bahwa siltap kades dan sekdes, paling sedikit 70 persen dan paling banyak 80 persen dari penghasilan tetap kades perbulan. Sedangkan, perangkat desa selain sekdes paling sedikit mendapat 50 persen dan paling banyak 60 persen dari siltap perbulan.

Disisi lain, juga ditentukan bahwa dana siltap dari alokasi dana desa (ADD) untuk kades dan perangkat desa maksimal 60 persen bagi desa yang menerima ADD kurang dari Rp 500 juta. Kemudian, menerima maksimal sebesar Rp 50 persen bagi desa yang memperoleh ADD senilai Rp 500 juta hingga Rp 700 juta. Pun, maksimal dapat 40 persen bagi desa yang menerima ADD sebesar Rp 700 juta sampai Rp 900 juta serta maksimal menerima 30 persen bagi desa yang menerima ADD lebih dari Rp 900 juta.

Kades Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Saefudin menegaskan, siltap mestinya tetap diberikan genap 12 bulan. “Daerah lain diberikan penuh 12 bulan. Demak saja yang hanya diberikan 3 bulan,”katanya.
Jika siltap diberikan hanya 3 bulan, maka peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) yang ada dinilai bertentangan dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 81 tersebut. Untuk itu, beberapa kades juga akan mengadukan masalah itu ke DPRD Demak.

Kabag Hukum Setda Pemkab Demak, Ridhodin mengatakan, siltap memang tidak bisa diberikan 12 bulan penuh. Namun, hanya diberikan 3 bulan. Ini karena Perda Nomor 7 Tahun 2015 baru ditetapkan pada 7 Oktober dan diundangkan 8 Oktober lalu. “Jadi, hanya diberikan untuk bulan Oktober, November dan Desember saja. Kalau 12 bulan penuh bisa muncul kasus hukum. Sebab, perda yang ada baru diundangkan Oktober,”ujar Ridhodin.

Menurutnya, pemberian siltap antara daerah satu dengan daerah lainnya termasuk Demak berbeda. Tergantung penetapan dan dimulainya perda diundangkan. Karena itu, siltap juga tetap akan diambilkan dari ADD. Untuk ADD sendiri sejauh ini baru cair satu semester ( 6 bulan). Sedangkan, semester kedua sedianya dicairkan pada 2016 mendatang. Nilai ADD yang belum dicairkan mencapai Rp 848.776.400 dari total nilai Rp 35 miliar. (hib)