SEMARANG – Keinginan Pemprov Jawa Tengah untuk menargetkan swasembada kedelai di 2018 mendatang sepertinya sulit terealisasi. Salah satu penyebabnya, karena saat ini masyarakat Jateng enggan menanam kedelai lantaran tidak ada jaminan harga saat panen.

Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani mengatakan, persoalan petani kedelai mereka selalu kerepotan ketika musim panen. Selama ini pemprov hanya memberikan subsidi berupa bibit dan pupuk. Kebijakan ini dinilai masih belum memberikan kepastian secara ekonomis. Dampaknya, masih banyak petani yang enggan menanam kedelai. Padahal, tahun ini saja pemprov menargetkan 139.900 ton biji kering kedelai. ”Saya kira kebijakan belum pro petani kedelai, karena belum ada jaminan secara ekonomis. Kebijakan subsidi selama ini yang dilakukan pemprov salah kamar. Jadi tidak berpengaruh untuk petani kedelai,” katanya, kemarin.

Politisi PKB ini menambahkan, mestinya pemprov memberikan subsidi pascapanen. Misalnya dengan memberikan jaminan harga kedelai agar tidak anjlok ketika musim panen. Apalagi, saat ini Gubernur Jateng sudah mencanangkan swasembada padi, jagung dan kedelai. ”Kalau ada kepastian secara ekonomis, saya kira petani pasti berminat untuk menanam kedelai. Jika tidak ya, mereka pasti enggan,” ujarnya.

Secara geografis, Jateng merupakan daerah yang potensial membudidayakan kedelai. Apalagi, sekarang kedelai sudah masuk kebutuhan pokok, yang disulap menjadi tahu dan tempe. Warga Jateng pun bisa dikatakan sudah ketergantungan dengan makanan tersebut. ”Mestinya pemprov tahu itu. Artinya harus ada keseriusan dari pemerintah,” tambahnya.

Dewan mendesak Pemprov Jateng memetakan wilayah yang bisa digunakan untuk swasembada kedelai. Sebab, secara anggaran dana yang digelontorkan tidak sedikit. ”Anggaran ada, tinggal bagaimana implementasi di lapangan. Sepanjang subsidi hanya bibit dan pupuk ya tidak maksimal,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Ma’ruf.

Politisi PAN ini mencontohkan petani di Jateng lebih suka menanam padi karena ada jaminan dari pemerintah. Ketika nanti panen, Bulog sudah siap menampung beras petani dengan harga yang cukup tinggi. Dan berapa pun beras yang dihasilkan, masih bisa ditampung. ”Kondisi ini berbeda dengan petani kedelai. Mereka tak ada jaminan pascapanen. Ini harus segera diatasi, karena juga mendukung program swasembada kedelai,” tambahnya. (fth/zal/ce1)