BAHAS UMK : Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan akhirnya menyerahkan pembahasan UMK dengan meminta rekomendasi Bupati Pekalongan, setelah tidak ada titik temu antara pengusaha dan buruh. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BAHAS UMK : Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan akhirnya menyerahkan pembahasan UMK dengan meminta rekomendasi Bupati Pekalongan, setelah tidak ada titik temu antara pengusaha dan buruh. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BAHAS UMK : Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan akhirnya menyerahkan pembahasan UMK dengan meminta rekomendasi Bupati Pekalongan, setelah tidak ada titik temu antara pengusaha dan buruh. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BAHAS UMK : Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan akhirnya menyerahkan pembahasan UMK dengan meminta rekomendasi Bupati Pekalongan, setelah tidak ada titik temu antara pengusaha dan buruh. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Pekalongan di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten, Pekalongan, Rabu (11/11) kemarin, berlangsung alot. Pasalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Pekalongan menghendaki UMK sebesar Rp 1.394.000, dengan pertimbangan laju inflasi masih cukup tinggi dan daya belanja masyarakat masih rendah. Sedangkan para buruh bersikukuh UMK pada angka Rp 1.650.000.

Karena tidak ada titik temu antara serikat pekerja dan pengusaha, akhirnya Dewan Pengupahan menggunakan mekanisme menyerahkan rekomendasi soal UMK kepada Bupati Pekalongan. Kemudian hasil rekomendasinya dikirim ke Gubernur Jawa Tengah, untuk menjadi sebuah keputusan UMK di Kabupaten Pekalongan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pekalongan, Moh Afib, mengungkapkan bahwa Rapat Dewan Pengupahan yang membahas mengenai UMK tersebut, sudah dilakukan lebih dari dua kali. Namun tak kunjung ada titik kesepakatan antara buruh dan pengusaha.