UMK Tinggi, Perusahaan Terancam Bangkrut

486

UNGARAN – Penetapan Upah Mimimun Kabupaten/Kota (UMK) 2016 bakal menggunakan Pergub No 65 tahun 2014 tentang petunjuk teknis survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sesuai Pergub tersebut, UMK Kabupaten Semarang akan ditetapkan sebesar Rp 1.610.000. Besaran angka UMK Kabupaten Semarang ini ternyata bakal membuat sejumlah perusahaan terutama teksil di Bumi Serasi ini gulung tikar.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Daerah dan Dinas Tenaga Kerja menyatakan penetapan UMK 2016 di Jawa Tengah akan menggunakan Pergub No 65 tahun 2014. Selain itu ada beberapa daerah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) no 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selanjutnya penetapan UMK di tahun-tahun berikutnya seluruh daerah akan menggunakan PP No 78 tahun 2015.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Semarang, Ari Prabono mengatakan, kondisi iklim investasi saat ini masih buruk. Terutama karena naiknya dollar, sebab bahan baku tekstil harus import. Ditambah beban puncak listrik yang tinggi dan lesunya pasar. Sehingga menambah kondisi perusahaan teksil semakin memburuk.

“Di Kabupaten Semarang perusahaan tekstil mulai memburuk kondisinya dan bisa mulai kolep. Melihat kondisi seperti itu ditambah besaran UMK senilai Rp 1.610.000 hal itu semakin membuat perusahaan terutama teksil semakin berat,” tutur Ari Prabono, Rabu (10/11) kemarin.

Dia menambahkan, sebenarnya APINDO dalam rapat UMK sudah mengusulkan sebesar 100 persen KHL atau sebesar Rp 1.588.000. Sebab dengan angka 100 persen KHL tersebut perusahaan masih bisa sedikit terkurangi bebannya. Jika UMK ditetapkan dan harus dilaksanakan di tahun 2016, pihaknya khawatir akan ada perusahaan terutama teksil yang melakukan penangguhan UMK. Bahkan dikhawatirkan sejumlah perusahaan tekstil bakal melakukan efisiensi karyawan dan lebih parahnya lagi perusahaan menutup usahanya. “Sudah ada beberapa perusahaan rasan-rasan kalau mampu ya bayar (UMK), kalau tidak mampu ya terpaksa tutup. Kita harus tahu kondisiya memang berat bagi perusahaan,” imbuhnya.

Sementara Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Semarang, Sumanta mengatakan, sebenarnya besar UMK tersebut masih belum ideal, semestinya bisa lebih tinggi. Sebab pihaknya menemukan ada beberapa item dalam survei KHL yang harganya tidak sesuai dengan harga di pasar. “Kami berharap angka UMK bisa lebih dari yang diusulkan. Tetapi jika nanti sudah ditetapkan ya kita tetap menerima. Jika penetapan UMK menggunakan PP No 78 tahun 2015 tentu kami dirugikan. Sehingga kami pun menolak penerapa PP tersebut,” tutur Sumanta.

Sumanta berharap penetapan UMK di Kabupaten Semarang tidak menggunakan PP No 78 tahun 2015. Sebab formula penghitungannya akan merugikan pekerja, sebab lebih sedikit yakni selisi Rp 20 ribu dibanding penghitungan menggunakan Pergub.

Pihaknya sebelumnya juga telah meminta penangguhan pelaksanaannya PP No 78 tersebut kepada Gubernur Jateng,Selasa (3/11) silam. “Gubernur akhirnya memberikan sinyal positif. Jika gubernur memaksakan penerapan PP tersebut tentu kami akan menggelar aksi,” kata Sumanta. (tyo/fth)