Jalan Diponegoro Kawasan Tertib PKL

251

BATANG- Kawasan Jalan Diponegoro Kelurahan Kauman, Kecamatan/Kabupaten Batang, mulai Selasa (10/11) dicanangkan menjadi kawasan tertib, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama Pemkab Batang. Status itu mengharuskan jalur yang melintasi selatan Alun-alun Batang tertib dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL) maupun reklame.

Pencanangan kawasan tertib itu ditandai dengan pemasangan papan pengumuman kawasan tertib oleh Satpol PP Provinsi Jateng dengan Satpol PP Batang. Pemasangan papan pengumuman dilakukan pada pojok barat – selatan Alun-Alun Batang.

Kasie Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tribum dan Tranmas), Satpol PP Provinsi Jateng, Tri Prasetyaningsih mengungkapkan sebelum dilakukan pemasangan papan pengumuman kawasan tertib, Satpol PP Jateng dan Kabupaten Batang melakukan operasi simpatik dengan mengingatkan beberapa pedagang kaki lima yang masih nekat beraktivitas di luar waktu yang telah ditentukan.

“Ini program Pemprov Jateng yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Batang. Prinsipnya, kawasan tertib ini wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga diharapkan tertib juga dari aktivitas PKL dan reklame,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasatpol Pamong Praja Kabupaten Batang, Ulul Azmi, mengatakan bahwa operasi simpatik dan pencanangan kawasan tertib Jalan Diponegoro dilakukan puluhan personel Satpol PP Provinsi dan Batang. Serta beberapa Kader Siaga Tramtib (KST), yang beberapa waktu lalu dikukuhkan oleh provinsi Jawa Tengah.

Menurutnya kawasan tertib di Jalan Diponegoro yang berada pada kawasan Alun Alun menjadi program unggulan provinsi. Karena Kabupaten Batang mengusulkan kepada Provinsi Jateng, agar dilakukan kerjasama untuk penertiban kawasan tersebut.

“Tidak semua Kabupaten dan Kota dilibatkan dalam program ini. Bahkan, ada daerah yang telah memiliki KST, juga memilih untuk tak ikut serta dalam program unggulan Gubernur itu, “ kata Ulul.

Ulul juga mengatakan karena program kawasan tertib ini, terkait dengan eksistensi pedagang kaki lima, sehingga tidak setiap daerah memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Menurutnya karena program kawasan tertib pedagang kaki lima ini, sebangun dengan regulasi yang ada di Kabupaten Batang, yakni Perda 6 Tahun 2014 tentang PKL dan Perda 14/2011 tentang Reklame.

“Dengan status kawasan tertib itu, maka aktivitas PKL di alun-alun dan Jalan Diponegoro harus sesuai dengan ketentuan operasional dalam perda. Serta bersama KST, nantinya kami akan mensosialisasikan hal ini ke PKL. Setelah itu baru dimungkinkan melakukan operasi penertiban,” tandasnya. (thd/ric)