Tolak Keberadaan Karaoke dan Panti Pijat

375
TOLAK KARAOKE: Ketua Fraksi PPP DPRD Demak Abu Said didampingi anggotanya H Arifin dan tenaga ahli Rifai dalam jumpa pers tolak karaoke dan panti pijat kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
TOLAK KARAOKE: Ketua Fraksi PPP DPRD Demak Abu Said didampingi anggotanya H Arifin dan tenaga ahli Rifai dalam jumpa pers tolak karaoke dan panti pijat kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
TOLAK KARAOKE: Ketua Fraksi PPP DPRD Demak Abu Said didampingi anggotanya H Arifin dan tenaga ahli Rifai dalam jumpa pers tolak karaoke dan panti pijat kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
TOLAK KARAOKE: Ketua Fraksi PPP DPRD Demak Abu Said didampingi anggotanya H Arifin dan tenaga ahli Rifai dalam jumpa pers tolak karaoke dan panti pijat kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

DEMAK – Raperda hiburan yang menjadi hak inisiatif DPRD Demak mulai menuai pro dan kontra. Setelah usulan raperda ditetapkan menjadi program legislasi daerah (prolegda) 2016 dalam rapat paripurna beberapa hari lalu, dua fraksi di DPRD, yakni Fraksi PPP dan PKS menolak keras beberapa item yang masuk dalam raperda hiburan tersebut.

Ketua Fraksi PPP, Abu Said menegaskan, fraksinya menolak bidang usaha penyelenggaraan tempat hiburan yang meliputi, hiburan malam, panti pijat, dan karaoke. Item yang ditolak tersebut sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal 2 Bab II tentang ruang lingkup raperda hiburan. Selain itu, Fraksi PPP juga menolak ayat 5 terkait jenis hiburan malam sebagaimana dalam ayat 1 huruf d yang meliputi; usaha klub malam, diskotik dan pub. “Itu semua bertentangan dengan norma dan ruh ikon Demak sebagai kota wali. Sebab itu, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak raperda hiburan tersebut,”katanya.