TOLAK REL BARU: Spanduk penolakan reaktivasi rel KA Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas banyak dipasang warga di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK REL BARU: Spanduk penolakan reaktivasi rel KA Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas banyak dipasang warga di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK REL BARU: Spanduk penolakan reaktivasi rel KA Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas banyak dipasang warga di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK REL BARU: Spanduk penolakan reaktivasi rel KA Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas banyak dipasang warga di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Reaktivasi rel kereta api (KA) Stasiun Tawang – Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tak berjalan mulus. Pasalnya, lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang akan dilewati jalur tersebut ternyata sudah dikuasai warga. Tercatat, 130 kepala keluarga (KK) mendiami lahan milik PT KAI tersebut. Ironisnya, 17 KK di antaranya sudah mengantongi sertifikat tanah. Kok bisa?

MEMASUKI Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara sejumlah spanduk, papan, maupun tembok bertuliskan penolakan rencana pembangunan rel baru yang membelah kampung tersebut terlihat di mana-mana. Hal itu dilakukan warga sebagai bentuk penolakan terhadap rencana PT KAI melakukan reaktivasi jalur KA Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas.

Aksi penolakan tersebut dilakukan warga yang tergabung dalam Forum RW Kebonharjo, yang anggotanya sekitar 3.000 orang, mulai RW 1 hingga RW 16.

Ketua RW 10, Kelurahan Tanjung Mas, Muji Harjo, mengatakan, warga menolak pembangunan rel baru tersebut lantaran kawasan tersebut sudah menjadi permukiman warga. Selain itu, warga juga sudah mengantongi serfikat tanah berstatus Hak Milik (HM) dan sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 2001.