Efektifitas Hanya 30 Persen

157

SEMARANG – Politik uang hampir selalu terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, praktik tersebut belum tentu efektif untuk memenangkan calon tertentu dalam meraih jabatan yang diinginkan.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menjelaskan, efektivitas politik uang hanya memberikan dampak 30 persen. Oleh karenanya, cara seperti ini tidak dapat diklaim mampu meningkatkan suara dalam sebuah pemilihan. “Selain pemilih fanatik, yang dapat meningkatkan suara adalah visi dan misi pasangan calon. Masyarakat saat ini sudah sangat dewasa,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Oleh sebab itu, Yulianto menyarankan kepada pasangan calon untuk tidak menerapkan politik uang sebagai upaya pemenangan. Lebih dari itu, penajaman visi misi dan pendekatan kepada masyarakat lebih utama. “Makanya, oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) debat publik diutamakan,” imbuhnya.

Disinggung adanya sejumlah debat publik di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berpotensi ricuh, Teguh menyatakan hal tersebut kembali kepada pasangan calon. Sebab, hanya mereka yang dapat menkondusifkan keamanan selama pelaksanaan pilkada. “Pengkodusifan ini utamanya kepada para pendukung yang memiliki loyalitas tinggi,” terangnya.

Dalam hal ini KPU dapat mengingatkan kembali kepada pasangan calon mengenai komitmen awal. Komitmen tersebut yakni menciptakan iklim pemilu yang damai, transparan, dan bermartabat. “Saya rasa kondisi di Jateng relatif cukup tenang tanpa memakan korban. Lain halnya di luar Jawa yang bisa menimbulkan konflik yang rawan, sehingga pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang serta antisipasi yang baik dalam menangani konflik dalam Pilkada,” bebernya.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Pengkajian dan Survey Indonesia (LPSI) Semarang M Yulianto mengatakan fenomena politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 sepertinya sulit terhindarkan. Sebab, praktik transaksional itu masih sangat kuat baik di dalam partai politik maupun di kalangan masyarakat. “Sedikitnya 70 persen responden menganggap bahwa politik uang wajar dilakukan pada saat pilkada,” ujarnya. (fai/ric)