SEMARANG – Karut-marut di tubuh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana kian runyam. Ini setelah Ketua Panitia Kreditur, Edi Kuntoro Cs melakukan rapat luar biasa pembentukan pengurus baru di tubuh KSP Intidana yang dilakukan pada 1 November lalu. Padahal saat ini ketua pengurus yang sah masih dijabat Handoko. Tak hanya itu, para kreditur juga mengajukan 4 gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto yang ditujukan kepada pimpinan KSP Intidana.

Salah satu kuasa hukum KSP Intidana, Noer Kholis, mengaku sudah mendengar adanya rapat luar biasa untuk membentuk pengurus baru tersebut. Namun demikian pihaknya belum mendapat akta kepengurusan yang baru.

”Kalau memang benar terjadi keabsahan dokumennya perlu diuji sesuai Undang-Undang (UU) Koperasi dan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) di KSP Intidana. Hal itu juga patut diduga adanya pembentukan pengurus baru hanya melibatkan sedikit kreditur. Saya dengar pengurusnya sudah jadi, tapi pastinya belum jelas,” kata Noer Kholis kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (6/11).

Pihaknya juga memastikan akan mencari tahu akta keabsahan pembentukan struktur baru KSP Intidana tersebut. ”Apalagi proses gugatannya masih di pengadilan dan majelis hakim belum tahu masalah pembentukan struktur baru ini,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua KSP Intidana Handoko. Dia juga belum mengetahui susunan pengurus baru yang dibentuk lewat rapat luar biasa para kreditur tersebut. ”Ya mungkin baru kali ini, kreditur jadi pengurus koperasi,” katanya petang kemarin.

Mengenai adanya 4 gugatan baru di PN Purwokerto, Noer Kholis melihat dengan merujuk pada UU Kepailitan Pasal 243 ayat 1 yang menyebutkan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

Sedangkan ayat 2 menyebutkan, dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, penggugat tidak mempunyai kepentingan memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga. Setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.