‪Pendaftar Pemantau Pilkada Kendal Nihil

250

KENDAL-Pendaftaran tim pemantau Pilkada Kendal 9 Desember ternyata sepi peminat. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran dari KPU untuk pemantau Pilkada. Bahkan hingga Jumat (6/10), pendaftar pemantau Pilkada masih nihil. Sepinya lowongan pendaftaran tim pemantau Pilkada ini diduga terjadi lantaran tidak adanya upah ataupun gaji dari KPU, sehingga bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan sukarela.

Divisi Pemungutan Suara dan Pemantauan KPUD Kendal, Fahroji, saat ditemui di kantornya, mengatakan, jika tim pemantau Pilkada sebenarnya bukan diperuntukkan untuk perorangan. Dibukanya pendaftaran bagi tim pemantau ini lebih mengarah kepada lembaga, ormas, perguruan tinggi ataupun LSM.

Dirinya menuturkan, jika minimnya pendaftar terjadi bukan hanya di Kendal, namun merata di semua kabupaten/kota di Jateng yang menyelenggarakan Pilkada serentak. “Bukan hanya Kendal, mayoritas semua daerah yang menggelar Pilkada tidak ada pendaftar tim pemantau Pilkada Kendal,” katanya kemarin

Ia menuturkan, jika sebelumnya dari kelompok organisasi keagamaan sempat mendaftarkan diri, namun akhirnya dibatalkan karena tahu tidak ada anggaran uang saku ataupun upah bagi tim pemantau yang bekerja. “Setelah dikonfirmasi, mereka membatalkkan karena suatu alasan,” tuturnya.

Syarat menjadi tim pemantau Pilkada hanya dengan membawa foto anggota yang hendak menjadi pemantau Pilkada, dan disertai dengan data administrasi profil lembaga, ormas, perguruan tinggi ataupun LSM tersebut.

“Harusnya sejak awal tahapan Pilkada dilakukan, tapi hingga bulan November ini masih sepi. Pengalaman di lapangan, pemantauan juga tidak harus dilakukan di seluruh desa/kelurahan, namun bisa hanya sampel di beberapa tempat saja di setiap kecamatan,” katanya.

Terpisah, Divisi Sosialisasi dan Pencalonan KPUD Kendal, Hevi Indah Oktaria, menambahkan, jika tidak adanya pihak-pihak yang bersedia menjadi pemantau Pilkada merupakan hal yang sangat disayangkan. Apalagi mengawasi Pilkada merupakan kewajiban dari seluruh warga Kendal. “Tugasnya hanya melaporkan kepada Panwascam, apabila menemukan adanya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada,” ujarnya.(den/aro)