Dikatakan, Dinas Pasar dinilai masih otoriter mengenai pemindahan PKL ke Taman Suryo Kusumo. Mereka menyayangkan pembangunan shelter yang dilakukan tanpa perundingan yang matang dengan para pedagang.

”Jadi, pemkot tidak berdialog dulu dengan para PKL, tahu-tahu bilang diberikan tempat di Taman Suryo Kusumo, lihat saja tempatnya (shelter PKL) seperti itu,” keluhnya.

Iswandi mengatakan, sebelumnya para PKL Tlogosari pernah melakukan studi banding ke PKL Kota Surabaya. Di sana Pemkot Surabaya membangun shelter PKL di atas sungai. Dari hal itu, mereka berharap bisa berunding dengan Dinas Pasar. Namun tanpa adanya musyawarah, mereka diminta pindah ke shelter yang sudah disediakan.

”Memang tempatnya mewah seperti istana, tapi kenapa mereka (pemkot) tidak mengajak kami berunding dulu soal lokasi, jangan langsung main pindah saja. Warga Taman Suryo Kusumo yang bukan pedagang asli juga dapat jatah tempat jualan di lokasi yang baru, kan tidak adil,” ungkap Iswandi.

Dia juga mengeluhkan anggapan miring masyarakat dan pemerintah yang selalu mengambinghitamkan PKL. ”Jalan macet bilangnya karena PKL, banjir juga karena PKL yang sampahnya bikin mampet sungai, padahal kan karena faktor alam. Lagian jalannya mau ditinggikan seberapa pun tetap saja rumahnya yang kebanjiran karena kalah tinggi dengan jalan,” tandasnya.

Memang Pemkot Semarang tidak memungut biaya relokasi, namun tempat yang kurang strategis dinilai akan menurunkan omzet penjualan para pedagang nantinya. (mg29/aro/ce1)