BALAI KOTA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran, yang saat ini tengah digodok DPRD Kota Semarang, sepertinya tidak didukung dengan Perda tentang Standardisasi Gedung dan Bangunan.

Diketahui Perda tentang Stadardisasi Gedung dan Bangunan telah disahkan pada tahun 2011 lalu. Namun hingga kini belum bisa efektif dijalankan lantaran terkendala Perwal (Peraturan wali kota) yang belum dibuat.

”Kita sudah punya perda yang disahkan pada tahun 2011 tentang Gedung dan Bangunan. Komisi D sedang membuat inisiasi perda pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran, karena kasus kebakaran di Kota Semarang sangat tinggi. Tapi pembuatan perda ini terkendala dengan perda bangunan dan gedung itu, karena perda itu belum jalan dan Perwal belum selesai,” terang Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo, kemarin.

Berdasar data yang diterima Komisi D, lanjut Anang, jumlah kasus kebakaran selama tahun 2015 (hingga bulan ini) mencapai sekitar 200 kasus. Menurutnya, sejumlah kasus kebakaran dikarenakan faktor human error bangunan gedung yang tidak memiliki standar penanggulangan kebakaran.

”Mestinya dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini, dilihat standardisasi untuk pencegahan kebakaran. Tapi di Kota Semarang ini belum banyak yang memenuhi standar bangunan gedung, terutama proteksi kebakaran atau wilayah manajemen kebakaran (WMK),” katanya.

Selain harus memenuhi standardisasi bangunan gedung, lanjut politisi Golkar ini, pada kelompok atau kawasan perumahan besar harus terdapat adanya jaringan air serta sumur hidran jarak 2 kilometer yang berfungsi untuk mengisi mobil tangki pemadam kebakaran, jika lokasi tersebut terjadi kebakaran. Namun hal tersebut masih banyak dilakukan pada lokasi perumahan kawasan besar.

Terpisah, Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang, Agus Riyanto mengakui keberadaan gedung baru yang dibangun sekarang telah memiliki standardisasi pencegahan kebakaran. Selain itu, setiap bangunan bertingkat di atas 5 lantai harus mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Pembangunan Gedung terkait pembangunan gedung.

”Jadi pada waktu mengajukan proses izin disarankan ada rekomendasi dari Dinas Kebakaran. Saya juga mendorong Dinas Kebakaran untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terkait gedung dan bangunan agar selalu siap dalam nantinya menghadapi terjadinya musibah kebakaran,” terangnya. (mha/zal/ce1)