Pemutihan, Pendapatan PKB Capai Rp 39,64 M

211

SEMARANG – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengurangi tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui kebijakan pemutihan denda administrasi dinilai cukup berhasil. Sejak diberlakukan pada 15 September 2015 lalu, pendapatan yang diraih hingga saat ini mencapai Rp 39.646.544.200.

”Target kami pada akhir Desember mendatang sebesar Rp 50 miliar. Kami berharap nantinya target tersebut dapat terlampaui,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa ditemui di kantornya, kemarin.

Ia menjelaskan, animo masyarakat untuk membayar pajak cukup tinggi. Terlebih dengan adanya kebijakan pembebasan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 40 tahun 2015. Menurutnya, kebijakan ini turun karena banyaknya permintaan dari wajib pajak. ”Mereka yang menunggak 4-5 tahun akhirnya mau membayar. Yang dibebaskan dendanya. Adapun pajaknya tetap,” imbuhnya.

Demi menyukseskan kebijakan ini, Hendri mengaku terus melakukan sosialisasi. Selain melalui spanduk dan brosur, juga melibatkan pihak kelurahan/desa dan bahkan hingga tingkat RT/RW. Tidak hanya itu saja, pihaknya juga gencar melakukan penagihan secara door to door kepada wajib pajak. ”Hasilnya cukup signifikan. Mereka yang langsung membayar ke Samsat mencapai Rp 35.162.879.314,” terangnya.

Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, lanjut Hendri, mulai tahun ini telah dibuka sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) perwakilan di tiap kantor kecamatan atau yang lebih dikenal Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Selain dapat mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak, diharapkan juga dapat mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

”Saat ini baru dibuka di 10 kecamatan di 10 kabupaten. Nantinya dapat meluas ke daerah-daerah yang siap menyediakan kecamatan berikut jaringan internet. Penentuan kecamatan ini tergantung banyaknya objek pajak di daerah masing-masing,” beber mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu.

Ke-10 kecamatan dimaksud meliputi Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, dan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. (fai/zal/ce1)