SEMARANG – Kalangan DPRD mendesak gubernur bergerak cepat menyikapi persoalan material di Jateng yang mulai langka. Sebab, berdasarkan UU No 23 tahun 2014 semua izin pertambangan ada di tangan Pemprov Jateng. Gubernur harus menggunakan hak dekresi agar material bisa tercukupi dan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan.

Sekretaris Komisi D DPRD Jateng, Jayus mengatakan, masyarakat sudah mulai merasakan kesulitan mencari material. Terlebih adanya Surat Edaran (SE) Gubernur yang menyatakan jika menggunakan material ilegal bakal dipidanakan. Bahkan kontraktor pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo mengeluhkan minimnya material untuk pembangunan. ”Ini harus segera diatasi, Gubernur bisa mengambil tindakan dekresi. Saat ini kondisi material terus menipis,” katanya, kemarin.

Politisi PAN ini menambahkan, Dinas ESDM harus melakukan pemetaan izin pertambangan di Jateng. Yang sudah proses perizinan berapa, izin dari kabupaten/kota yang belum selesai berapa dan yang baru mengajukan izin berapa. Hal ini penting, agar pemprov benar-benar selektif ketika mengeluarkan izin untuk pertambangan. ”Lagi pula meski izin di pemprov, ada beberap dokumen yang izinnya di daerah. Ini yang harus diperketat, jangan sampai ada kepentingan,” ujarnya.

Dewan juga meminta pemprov tidak mudah mengumbar izin pertambangan di Jateng. Jika memang dokumen tidak lengkap dan melanggar aturan jangan sampai mendapatkan izin. Meski mendesak izin dipercepat, Jayus meminta agar perizinan harus sesuai prosedur. ”Yang penting jangan sampai melanggar lingkungan. Karena ini nanti bakal berpengaruh ke depannya,” tambahnya.

Pemprov harus benar-benar melakukan pengawasan terkait dengan pertambangan galian C di Jateng. harus ada tindakan tegas, agar tidak tumbuh subur. Sebab, banyak galian C yang selain melanggar aturan juga membahayakan. ”Rata-rata galian C ilegal tidak peduli lingkungan. Setelah mengeruk ditinggal pergi. Ini harus menjadi perhatian serius Pemprov Jateng,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirricardl.

Politisi PPP ini berharap, ada solusi ketika galian C ilegal ditutup. Sebab, diakui atau tidak kebutuhan material di Jateng cukup tinggi apalagi di tengah komitmen pemprov untuk berfokus di infrastruktur. ”Artinya kebutuhan yang besar dan tidak diimbangi dengan stok banyak ya pembangunan terhambat. Jangan sampai ini terjadi,” tambahnya. (fth/zal/ce1)