BICARA HAJI: Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin saat membuka seminar dan lokarya tentang Haji di Hotel Pandanaran Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BICARA HAJI: Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin saat membuka seminar dan lokarya tentang Haji di Hotel Pandanaran Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BICARA HAJI: Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin saat membuka seminar dan lokarya tentang Haji di Hotel Pandanaran Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BICARA HAJI: Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin saat membuka seminar dan lokarya tentang Haji di Hotel Pandanaran Semarang, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Meski penyelenggaraan ibadah haji 2015 telah berlalu, namun upaya evaluasi harus dilakukan selalu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempersiapkan penyelenggaran haji pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, berbagai masukan maupun kritikan harus diterima sebagai upaya perbaikan.

Hal itu diungkapkan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin saat membuka seminar dan lokarya nasional bertajuk Reformasi dan Reinterprestasi Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji bagi Umat Islam yang digelar di Hotel Pandanaran, kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah.

Lukman mengakui, dalam mengkaji sistem dan manajemen haji tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Indonesia. Sebab, pelaksanaan haji dilakukan di negara orang dengan tradisi dan peraturan yang berbeda. Sehingga harus dipahami dan diamati dengan cara pandang yang sama. ”Kalaupun berbeda, kita harus mengetahui konteks dan latar belakangnya,” ujarnya.