SEMARANG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) memperkirakan ada sekitar 20.000 narapidana (napi) kasus narkoba yang tersebar di sejumlah lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia akan diusulkan untuk mendapatkan grasi ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Untuk di Jawa Tengah sendiri ada 54 napi kasus narkoba yang akan diusulkan mendapatkan grasi Jokowi.

”54 orang napi kasus narkoba tersebut, saat ini masih menjalani assessement yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng di LP Magelang,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, Rabu (4/11).

Yuspahruddin menjelaskan, napi kasus narkoba yang ada di wilayahnya tersebar di 44 LP dan 20 rutan (rumah tahanan) dengan total mencapai 9.800 napi, sedangkan yang layak diusulkan grasi masih 54 orang. ”Di Jawa Tengah napi kasus narkoba ada 9.800 orang yang tersebar di 44 LP dan 20 rutan,” ujarnya.

Selanjutnya, Sekretaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI), Bambang Ratam menjelaskan, pemberian grasi tersebut bertujuan untuk mengurangi over kapasitas LP dan rutan. ”Tahun 2015 ini di seluruh Indonesia ada sekitar 20.000 napi kasus narkoba yang diusulkan mendapatkan grasi ke Presiden RI, Jokowi. Grasi ini hanya untuk pengguna narkoba dengan hukuman maksimal dua tahun penjara,” kata Bambang usai membuka semiloka Grasi sebagai Mekanisme Penanggulangan Over Kapasitas pada LP dan Rutan di Indonesia.

Untuk pengedar dan bandar narkoba, Bambang memastikan, institusinya tidak akan memberikan pengusulan grasi. Ia justru menegaskan, bagi pengedar dan bandar dipastikan menjalani masa hukuman sesuai putusan pengadilan. Nantinya, sebelum diusulkan untuk mendapatkan grasi, lanjut Bambang para napi kasus narkoba akan dilakukan assessment oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terlebih dahulu.

Untuk selanjutnya, setelah BNN memberikan rekomendasi hasil assessment kemudian diteliti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum fan HAM baru kemudian diusulkan ke Presiden RI. ”Sampai sekarang sudah ada 1.800 orang napi narkoba yang mendapatkan assessment dari BNN,” ungkapnya.

Setelah mendapat grasi dari Presiden RI, lanjut Bambang bukan berarti napi langsung secara otomatis bebas dari tahanan, melainkan nantinya para napi kasus narkoba yang mendapat grasi akan menjalani proses rehabilitasi selama tiga bulan di LP dan rutan. (jks/zal/ce1)