Dua Bulan, PDAM Tak Mengalir

Dinilai Langgar Hak Atas Air

280

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses PDAM, maka akan membeli air bersih, dan itu akan mengeluarkan biaya yang besar pula. Dalam hal ini mestinya regulasi yang mengatur tentang pajak air bawah tanah juga harus dikeluarkan, yang saat ini tidak pernah ada.

Dikatakan, jika PDAM sebagai badan usaha milik daerah yang otomatis bagian dari pemerintah, maka mereka harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini air bersih. Selain itu, kata dia, PDAM seharusnya memberikan berapa batasan minimal yang ’dibebaskan’.

”Tetapi kenyataannya, PDAM tidak melakukan itu. Menurut saya, itu sudah sebuah pelanggaran berat. Karena negara gagal memberikan akses air bersih kepada masyarakatnya. Malah menarik biaya abonemen seperti itu. Di sisi lain, relasi antara PDAM dan pelanggannya ternyata tidak bisa dibaca sebagai relasi antara negara dan warga negaranya,” katanya.

Jika hal tersebut dikesampingkan, maka PDAM dinilai telah melanggar prinsip perlindungan konsumen. Perjanjian baku yang merugikan konsumen seharusnya direvisi, termasuk kebijakan pemakaian minimal 10 m3 tersebut.

”Mungkin sebelum UU Perlindungan Konsumen ada, hal itu tidak apa-apa. Namun sekarang sudah ada UU yang mengatur, maka tidak diperbolehkan. Antara penyedia layanan dan konsumen posisinya harus sama. Susahnya dengan air itu komoditi ’yang monopoli’. Dalam artian, misalnya ada dua pipa yang masuk dalam satu rumah tangga karena air bukan komoditi namun pemenuhan hak dan tidak bisa dinilai sebagai barang ekonomis semata,” ujarnya.