Nilai Tertinggi yang Diambil

Penetapan UMK 2016

210

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih mencari formula yang tepat dalam memutuskan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 di Jawa Tengah. Dua hal yang masih menjadi pertimbangan adalah apakah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang baru saja ditetapkan pemerintah atau menggunakan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ada.

”Per pagi tadi (kemarin) dua daerah (Kabupaten Pekalongan dan Batang) telah menyerahkan usulan besaran UMK 2016 kepada provinsi. Artinya, seluruh 35 kabupaten/kota telah mengajukan usulan. Selanjutnya, tugas kami untuk membandingkan mana yang paling cocok,” ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Gubernuran, Senin (2/11).

Ganjar menjelaskan, hasil survei KHL menjadi dasar utama dalam penetapan UMK. Jika ternyata menggunakan PP Pengupahan besaran UMK mengalami kenaikan, maka PP yang kemudian digunakan. Sebaliknya, jika menggunakan PP Pengupahan terjadi penurunan, maka diambil yang tertinggi. ”Ini penting karena menjadi titik awal dalam menentukan (UMK) tahun berikutnya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam hal ini pihaknya juga akan memanggil para bupati/wali kota untuk membahas permasalahan tersebut. Ia mengakui, beberapa daerah masih ada yang belum menetapkan UMK sesuai dengan survei KHL. Oleh karenanya, mereka harus didorong untuk menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang ada. ”Kalau sudah sampai (KHL) selesai. Kalau belum akan kita dorong karena akan dikomparasikan dengan PP,” terangnya mengaku telah memerintahkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng untuk menghitung perbandingan.

Dia berharap hasil perhitungan menggunakan PP tidak kurang dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masih kabupaten/kota. Dalam hal ini, pihaknya juga akan membicarakan kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait berapa angka absolutnya. ”Syukur-syukur Pak Menteri mau menetapkan (UMK) sesuai KHL,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, kalangan buruh mendesak Gubernur Jateng untuk menetapkan UMK 2016 berdasarkan survei KHL sekaligus menolak PP Pengupahan. Menurut mereka, dengan adanya PP Pengupahan, besaran kenaikan upah tidak realistis bahkan cenderung menurun sehingga tidak menyejahterakan rakyat. ”Selain tidak hanya menghambat kesejahteraan bagi buruh dalam memperoleh haknya berupa upah layak, juga bertentangan dengan regulasi yang ada. Yaitu UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Nanang Setiono. (fai/ric/ce1)