TAMU REDAKSI: Kepala PT KAI Daop VI Semarang Windar Prihadi Aji (4 dari kiri) berfoto bersama dengan Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Semarang Arif Riyanto dan jajarannya. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAMU REDAKSI: Kepala PT KAI Daop VI Semarang Windar Prihadi Aji (4 dari kiri) berfoto bersama dengan Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Semarang Arif Riyanto dan jajarannya. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAMU REDAKSI: Kepala PT KAI Daop VI Semarang Windar Prihadi Aji (4 dari kiri) berfoto bersama dengan Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Semarang Arif Riyanto dan jajarannya. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAMU REDAKSI: Kepala PT KAI Daop VI Semarang Windar Prihadi Aji (4 dari kiri) berfoto bersama dengan Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Semarang Arif Riyanto dan jajarannya. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Proyek reaktivasi atau menghidupkan kembali jalur Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas yang tengah digenjot PT KAI Daerah Operasi (Daop) IV Semarang tersendat. Pasalnya, lahan PT KAI secara tidak langsung telah direbut warga untuk dijadikan pemukiman. Kini, aset seluas 20 hektare tersebut tengah dalam proses penertiban dan menunggu proses hukum. Selain jalur Tawang-Pelabuhan, PT KAI juga fokus menertibkan jalur rel Ambarawa dan Tuntang.

Kepala PT KAI Daop VI Semarang Windar Prihadi Adji mengaku heran jika para warga punya sertifikat hak milik atas lahan milik PT KAI. “Istilahnya penertiban, bukan pembebasan. Karena lahan itu merupakan aset PT KAI. Hal ini terjadi, mungkin karena kesalahan dulu. Mungkin kalau sudah ditegur ketika ada warga yang membangun rumah, tidak akan serumit ini,” tuturnya ketika menyambangi kantor Redaksi Jawa Pos Radar Semarang, Jalan Veteran No 55, Senin (2/11) kemarin.