PPP Rekomendasikan Islah Konstitusional

198

SEMARANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jateng versi Romahurmuzy merekomendasikan agar ada islah konstitusional di tubuh partai. Ini dilakukan agar perpecahan di tubuh PPP bisa segera diselesaikan dan bisa menjadi partai yang besar. Rekomendasi tersebut merupakan hasil musyawarah wilayah (Muswil) DPW PPP Jateng yang digelar Sabtu (31/10).

Sekretaris DPW PPP Jateng, Abdul Syukur berharap PPP bisa kembali rukun dan tidak ada perpecahan. Untuk itu, Jateng meminta agar kedua kubu segera melakukan islah konstitusional. ”Jangan ada perpecahan, harus segera islah. Ini semata-mata untuk masa depan partai dan umat,” katanya di sela-sela Muswil. Muswil diikuti 35 DPD PPP se-Jateng.

Meski begitu, DPW PPP Jateng juga mendukung langkah Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy yang akan melakukan upaya peninjauan kembali (PK) terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Asalkan memiliki landasan dan kekuatan yang cukup. PK merupakan jalan paling cepat untuk menuntaskan masalah di tubuh PPP. ”Jika perlu harus digelar muktamar lagi. Dengan penyelenggara pengurus DPP PPP hasil Muktamar Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali. Ini merupakan upaya islah melibatkan dua pihak yang bersengketa dan sekaligus memiliki legitimasi politik kuat,” tambahnya.

Wakil Ketua DPW PPP Jateng, Muhammad Syahir menilai Majelis Hakim melakukan kekeliruan dalam memutuskan perkara PPP. Sebab, majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan hukum kontra memori kasasi dan tidak diakuinya asas praduga rechtmatig. Selain itu majelis hakim gagal memahami perbedaan rezim penyelesaian perselisihan parpol sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 junto UU No 2 tahum 2011 tentang partai politik. ”Artinya jika Kemenkumham belum mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan hasil Muktamar Surabaya, maka kepengurusan DPP Muktamar Surabaya masih berlaku. Tapi kalau dicabut, PPP akan mengalami ketidakpastian hukum, karena tidak adanya DPP yang diakui Kemenkumham,” katanya.

Sementara itu Ketua DPW PPP Jateng kubu Romi, Masruhan Samsurie menyatakan meskipun sekarang ada dua kubu, pihaknya tetap saling menjaga kedaulatannya masing-masing. ”Jika ada gesekan masih dalam batas yang wajar. Hanya ada satu hal yang kami pikirkan. Yaitu ketika Menkumham nanti mencabut SK Muktamar Surabaya, bagaimana eksistensi DPP PPP?” tanyanya.

Menurutnya kondisi itu membuat dilema. Sebab jika mengikuti DPP hasil muktamar Jakarta jelas tidak bisa karena tidak diakui Menkumham. Sementara hasil Muktamar Bandung yang mestinya menjadi sandaran hukum belum dipersiapkan. ”Karena itu kami sebetulnya mendesak untuk muktamar baru oleh hasil Muktamar Bandung. Rapimwil tadi mengapresiasi sikap DPP yang juga menyiapkan langkah muktamar baru,” tandasnya. (fth/ric/ce1)