TEMPAT PARKIR BARU: Deretan kendaraan roda empat milik para PNS Pemprov Jateng diparkir di depan SMAN 1 Semarang. Jumat (30/10) pemprov menguji coba pelaksanaan larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi PNS. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TEMPAT PARKIR BARU: Deretan kendaraan roda empat milik para PNS Pemprov Jateng diparkir di depan SMAN 1 Semarang. Jumat (30/10) pemprov menguji coba pelaksanaan larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi PNS. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TEMPAT PARKIR BARU: Deretan kendaraan roda empat milik para PNS Pemprov Jateng diparkir di depan SMAN 1 Semarang. Jumat (30/10) pemprov menguji coba pelaksanaan larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi PNS. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TEMPAT PARKIR BARU: Deretan kendaraan roda empat milik para PNS Pemprov Jateng diparkir di depan SMAN 1 Semarang. Jumat (30/10) pemprov menguji coba pelaksanaan larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi PNS. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) pemprov menggunakan kendaraan bermotor belum berjalan optimal. Meskipun awalnya satpol PP mengklaim akan menindak secara tegas bagi yang melanggar, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Tengah, M. Masrofi mengaku masih kesulitan mengidentifikasi PNS yang datang ke kantor dengan membawa kendaraan yang dititipkan di luar. Selain itu, juga beberapa PNS yang diantar teman maupun kerabatnya. ”Karena berhentinya jauh dari pagar (gerbang), kita jadi tidak tahu. Kami hanya mengetahui bahwa pada saat masuk ke lingkungan kerja mereka tidak membawa kendaraan,” ujarnya.

Namun ia telah menemukan 12 PNS yang tertangkap membawa kendaraan bermotor ke lingkungan kerja. Dari 12 PNS tersebut seluruhnya berasal dari satu SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng. ”Dari hasil klarifikasi, beberapa di antaranya mengaku lupa bahwa hari ini adalah mulai diberlakukan aturan bebas kendaraan bermotor. Pegawai lain mengaku tempat tinggalnya jauh karena berada di luar kota,” tandsnya.