Tower Ilegal Marak, Satpol Tak Berdaya

Terkendala Dana Pembongkaran

210

SEMARANG – Tower selular atau BTS (base transceiver station) ilegal banyak berdiri di wilayah Kota Semarang. Namun Pemkot Semarang tak berdaya menertibkannya. Pasalnya, untuk membongkar dibutuhkan biaya tidak kecil. Setidaknya untuk pembongkaran satu tower memerlukan anggaran Rp 15 juta-Rp 20 juta.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibunmas) Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, mengakui tower seluler ilegal yang berdiri di Kota Semarang diperkirakan mencapai ratusan titik. Namun demikian, pihaknya belum bisa melakukan penertiban secara keseluruhan lantaran terkendala anggaran.

”Paling tidak untuk satu pembongkaran tower membutuhkan dana Rp 15 juta-Rp 20 juta. Itu pun nanti yang melaksanakan pihak ketiga. Sedangkan satu pembongkaran memerlukan waktu 10-an hari,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (28/10).

Dia mengatakan, saat ini hasil dari aduan masyarakat tentang adanya tower ilegal, pihaknya masih sebatas penyegelan. Sedangkan untuk pembongkaran nantinya masih menunggu anggaran dari APBD Perubahan 2015. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu rekomendasi pembongkaran dari dinas terkait.

”Memang dari dewan sudah menganggarkan sebesar Rp 500 juta. Anggaran itu diperkirakan baru turun pada pertengahan November mendatang. Kalau saat ini, kami sedang menginventarisir keberadan tower seluler yang belum mengantongi izin,” katanya.

Pihaknya mengakui, anggaran sebesar Rp 500 juta tersebut tidak akan terserap semuanya, mengingat mepetnya waktu anggaran tersebut turun. Namun demikian, pihaknya sangat mengapresiasi besarnya anggaran tersebut, dan akan mempergunakan semaksimal mungkin.

”Saya rasa itu kemungkinan tidak akan terserap semua. Sebab, anggaran turun November, dan paling tidak, akhir Desember harus sudah selesai,” jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengaku telah menganggarkan sebesar Rp 500 juta melalui APBD Perubahan 2015. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk komitmen Satpol PP Pemkot Semarang sebagai penegak perda dalam melakukan penertiban tower yang tidak memiliki izin.