SEMARANG–Permohonan revaluasi aset dapat diajukan oleh para Wajib Pajak (WP) pada tahun 2015 dan tahun 2016. Setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang berlaku mulai 20 Oktober 2015 ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) I Jateng, Dasto Ledyanto, peraturan tersebut menyangkut tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Sehingga perlu aturan tentang tarif pajak tersendiri atas selisih lebih, revaluasi aset di atas nilai sisa buku fiskal semula.

“Dibanding ketentuan yang telah ada sebelumnya, PMK ini menawarkan insentif yang lebih menarik dari sisi besaran tarif pajak dan mekanisme pengajuannya. WP dapat melakukan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonannya diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak peraturan tersebut mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2016,” jelasnya.

Menurutnya, perlakuan khusus akan diberikan kepada WP berupa pengenaan PPh Final sebesar: (a) 3 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; (b) 4 persen, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016; atau (c) 6 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Tarif tersebut dikenakan terhadap selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh WP di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Menurut Dasto, WP yang dapat melakukan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan ini meliputi WP Badan Dalam Negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan WP Orang Pribadi yang melakukan pembukuan. Revaluasi aset dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. “Mari jadikan revaluasi aset sebagai momentum berharga untuk memulihkan perekonomian nasional,” tambahnya. (tya/ida)