57 Persen Paslon Tidak Pro Keterbukaan Informasi Publik

237
CINTA LINGKUNGAN: Aksi pungut sampah yang dilakukan para pelajar dan pemuda di Sungai Kalireyeng dalam Peringatan Sumpah Pemuda. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CINTA LINGKUNGAN: Aksi pungut sampah yang dilakukan para pelajar dan pemuda di Sungai Kalireyeng dalam Peringatan Sumpah Pemuda. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ADVOKASI: Para komisioner Komisi Informasi (KI) Jateng merilis hasil penelitiannya terkait visi misi dan program pasangan calon Pilkada 2015. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ADVOKASI: Para komisioner Komisi Informasi (KI) Jateng merilis hasil penelitiannya terkait visi misi dan program pasangan calon Pilkada 2015. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Dari 56 pasangan calon (paslon) yang mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 32 paslon atau 57 persen di antaranya kurang memiliki perspektif atau tidak pro atas keterbukaan informasi publik. Hal itu didasarkan atas penilaian visi misi dan program paslon yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah.

“Penyusunan 32 dokumen visi misi pasangan calon tidak memperhatikan atau menjadikan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) sebagai referensi. Penyebutan atau penggunaan kata transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi tak ubahnya sebagai aksesoris pelengkap,” ungkap Komisioner KI Jateng Handoko Agung Saputro, kemarin.

Handoko menjelaskan, penelitian dilakukan atas empat variabel. Yakni, visi misi, sistem informasi, inovasi, dan implementasi keterbukaan publik.

Menurutnya, masih banyak dari paslon yang menyerahkan dokumen visi misi dan program sebatas pemenuhan kewajiban formil pencalonan. “Bahkan beberapa di antaranya hanya dituangkan dalam 2-3 lembar kertas. Padahal dalam siklus perencanaan pembangunan, dokumen visi misi dan program ini menjadi pedoman penyusunan program daerah,” katanya.