SEMARANG – Salah satu penyebab belum optimalnya penyaluran dan penggunaan dana desa di 29 Kabupaten di Jawa Tengah adalah kurangnya petugas pendamping desa. Padahal, keberadaan pendamping desa itu sangat dibutuhkan mengingat sumber daya manusia (SDM) yang ada belum mampu mengimplementasikan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Tengah Sarjoko saat menjadi pembicara dalam seminar nasional Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang digelar Forum Wartawan Provinsi dan DPRD Jateng (FWPJT) di Gedung Bank Jateng Semarang, Selasa (27/10). Hadir juga sebagai pembicara Staf Ali Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KD-PDTT) Rusnadi Tanjung.

Sarjoko menjelaskan, aturan pemerintah yang mengharuskan aparat desa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebelum pencairan dana desa menjadi kendala lainnya. ”Tidak semua (perangkat desa) bisa membuat RPJMDes. Bahkan masih ada yang dibuatkan oleh atasannya. Itulah pentingnya pendampingan,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pemalang Slamet Masduki. Menurut dia, keberadaan pendamping desa mutlak dibutuhkan karena saat ini jumlahnya masih terbatas. Selain itu, minimnya pemahaman terhadap regulasi perlu ditingkatkan lagi karena menjadi salah satu faktor belum optimalnya implementasi dana desa. ”Meski regulasinya terlambat, kami optimistis pencairan dana desa tahap ketiga nantinya selesai akhir November. Saat ini masih dilakukan pencairan tahap kedua yang ditargetkan selesai akhir Oktober,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Rusnadi Tanjung mengaku akan terus melakukan evaluasi. Menurutnya, saat ini masih ada asumsi dan data yang belum pas khususnya dalam lingkup pemberdayaan. ”Salah satu alasan kenapa dana desa ini muncul adalah masih banyak daerah yang belum disentuh PNPM. Kita ingin seluruhnya dapat dikelola dengan transparan,” tandasnya optimistis penyaluran dana desa mencapai 100 persen.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Jawa Tengah Emma Rachmawati dalam laporannya mengungkapkan, mulai bulan Mei 2015 dana desa telah ditransfer ke kabupaten secara bertahap. Di Jawa Tengah sendiri yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 7.809 desa mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 2,228 triliun.

”Sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015, penyaluran dana desa di Jateng sudah mencapai Rp 1,206 triliun atau 54,14 persen dengan rincian tahap I sebesar Rp 772 miliar (34,71 persen) dan tahap II sebesar Rp 433 miliar (19,43 persen),” bebernya. (fai/ric/ce1)