Rancangan PP Pengupahan Bikin Upah Buruh Turun

281
(Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
(Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
PERJUANGKAN NASIB: Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) se-Jawa Tengah saat berdemo di depan Gubernuran, Jalan Pahlawan kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERJUANGKAN NASIB: Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) se-Jawa Tengah saat berdemo di depan Gubernuran, Jalan Pahlawan kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) se-Jawa Tengah, Senin (26/10) berbondong-bondong mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Mereka menuntut upah yang layak dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016.

”Tolak upah murah. Batalkan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Pengupahan. Karena tidak menyejahterakan buruh,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Wilayah FKSPN Jateng Nanang Setiono dalam orasinya.

Nanang menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat yang memunculkan RPP menjadi PP Pengupahan sangat disesalkan. Selain tidak hanya menghambat kesejahteraan bagi buruh dalam memperoleh haknya berupa upah layak, juga bertentangan dengan regulasi yang ada. ”Yaitu UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Dalam UU tersebut, lanjut Nanang, upah minimum ditetapkan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati/Wali Kota. Sementara dari RPP/PP Pengupahan upah minimum ditetapkan berdasarkan UMK berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. ”Dengan adanya RPP Pengupahan, besaran kenaikan upah tidak realistis bahkan cenderung menurun,” sambungnya.