Marak Perumahan Tak Berizin

Diduga Dibekengi Satpol PP

307

UNGARAN – Saptol PP Kabupaten Semarang disinyalir membekingi sejumlah proyek pembangunan perumahan tak berizin. Dugaan ini menguat karena tidak ada aksi tegas yang dilakukan kendati proyek perumahan tersebut melanggar peraturan daerah (Perda). Salah satunya pembangunan ratusan rumah di perumahan Mountain View di Jalan Nusa Indah Ungaran.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro mengatakan pihaknya belum pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan Perumahan Mountain View tersebut. Pihaknya mengaku sudah mengecek di lapangan dan diketahui lokasi perumahan tersebut berada di bibir sungai. “Sepadan sungai itu tidak boleh dilanggar, namun kami harus mengkaji lagi dengan DPU, apakah itu Kaligarang atau anak sungainya. Sehingga dapat diketahui batas sempadannya. Kami juga belum mengeluarkan izin untuk perumahan tersebut,” ujar Soekendro, Senin (26/10) kemarin.

Soekendro menilai, pihaknya hanya melayani masalah perijinan. Jika ada proyek perumahan tak berijin merupakan ranah Satpol PP. “Kalau penegakan Perda itu ranah Satpol PP,” kata Soekendro.

Kepala Satpol (Kasatpol) PP Kabupaten Semarang M. Risun mengaku sudah mengetahui adanya kegiatan pembangunan di Mountain View. Pihaknya juga tidak menampik telah melakukan koordinasi, namun hal itu bukan aksi beking adanya pelanggaran perda. Satpol mengkalim sudah melayangkan surat teguran kepada pengembang agar menghentikan aktivitas pembangunan sebelum izin dikeluarkan.

“Kami tidak membekingi pelanggaran Perda. Tetapi koordinasi itu sifatnya dalam rangka memberikan teguran tertulis sebab itu sudah menjadi tugas dan kewenangan Satpol PP selaku aparat penegak perda,” tutur M. Risun.

Tapi teguran Satpol ternyata tidak diindahkan. Pengembang perumahan masih tetap melakukan aktivitas pembangunan. Anehnya, Satpol PP tidak segera menghentikan namun justru meminta BPMPPTSP untuk segera memberikan kepastian tentang boleh tidaknya izin pengembangan perumahan di sana.

“Kami tidak bisa melakukan tindakan penutupan langsung karena aturannya harus peringatan dulu. Sebenarnya kami berharap BPMPPTSP segera mengeluarkan kepastian tentang boleh tidaknya izin untuk perumahan tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya pihak Mountain View mengatakan rencananya komplek perumahan seluas sekitar 2 hektar akan dibangun 111 unit rumah. Pihaknya sudah mengajukan ijin dan berkoordinasi dengan Satpol PP. “Kami sudah koordinasikan masalah ini dengan Satpol PP, dan perizinan kami memang belum ada tetapi masih dalam proses,” tutur Pelaksana proyek Perumahan Mountain View, Dirham Sugiarto. (tyo/fth)