SEMARANG – Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengembalikan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada hasil Muktamar Bandung 2011 membuat kepengurusan partai di bawahnya terancam terbelah.

Pasalnya, sebagian masih memihak kepengurusan hasil muktamar Surabaya pimpinan M. Romahurmuziy, namun sebagian yang lain memihak kepengurusan hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Tengah Kubu Romahurmuziy, Masruhan Syamsurie menilai putusan MA tidak serta-merta dapat digunakan sebagai dasar keabsahan kubu Djan Faridz untuk mengklaim muktamar Jakarta sebagai yang sah. Akan tetapi dikembalikan sebagaimana hasil Muktamar Bandung yang memilih Suryadharma Ali (SDA) sebagai ketua umum.

”Dikarenakan ketua umum menjadi tersangka kasus korupsi, kepemimpinan sementara diserahkan kepada wakilnya. Ini kan sebetulnya masalah antara Suryadharma Ali dan Gus Romy (Romahurmuziy),” ujarnya kepada awak media, Rabu (21/10).

Menurut Masruhan, sebenarnya masih ada peluang untuk melakukan upaya hukum Peninjaun Kembali (PK) atas putusan MA. Akan tetapi, karena telah merasa jenuh dengan terjadinya dualisme kepengurusan, ia menyerahkan kepada pimpinan PPP di dua kubu untuk memutuskannya. ”Pada akhirnya tergantung Menkumham, karena dialah yang berhak mencabut pengakuan muktamar Surabaya, termasuk juga menerima muktamar Jakarta,” imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah itu menambahkan, sesuai dengan hasil muktamar Bandung kepengurusan partai berakhir pada 2016 mendatang. Oleh sebab itu, ia mengusulkan untuk digelar muktamar ulang. ”Jadi nanti ada pemilihan ketua baru,” tandasnya mengaku tetap menghormati putusan MA.