SEMARANG – Kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas setiap Jumat mendapat respons positif dari DPRD Jawa Tengah. Kebijakan tersebut dinilai bagus jika bertujuan mengutamakan transportasi masal.

”Kalau dampaknya positif dan cocok diterapkan monggo kita dukung. Yang terpenting kebijakan ini mendukung transportasi masal sebagai pengganti kendaraan pribadi,” ungkap Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, Selasa (20/10).

Rukma menjelaskan, larangan menggunakan mobil atau sepeda motor tidak harus diganti dengan penggunaan sepeda. Dalam hal ini, PNS diperbolehkan menggunakan kendaraan umum disesuaikan dengan jauh tidaknya jarak yang ditempuh menuju tempat kerja. Oleh sebab itu, untuk menyukseskan kebijakan ini perlu juga dipersiapkan transportasi umum yang murah, bersih, aman, dan nyaman. ”Sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Ia menambahkan, penggunaan transportasi umum yang lebih baik perlu didorong secara terus-menerus. Sehingga pemakaian kendaraan pribadi lambat laun dapat dikurangi. Hal ini tentu dapat mengurangi tingkat emisi kendaraan yang tinggi.

”Saat ini kebijakan tersebut masih diujicobakan. Kita lihat dulu pada triwulan pertama, kedua, dan selanjutnya. Jika memang memberikan dampak yang positif, maka dapat dilanjutkan,” tandas politikus PDI Perjuangan itu.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso. Ia mengaku sangat mendukung kebijakan tersebut lantaran dapat memperkuat kendaraan umum melebihi kendaraan pribadi. Bahkan, menurutnya, hal tersebut telah menjadi bahasan di kalangan dewan sejak dua tahun silam.

”Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pengadaan portable shelter yang dapat menjangkau sejumlah institusi pemerintah khususnya di Kota Semarang. Dalam hal ini dapat melakukan koordinasi dengan pengelola BRT,” bebernya.