PALING PEDULI BURUH : Calon Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat berdialog dengan ratusan buruh se Kota Semarang, kemarin. (Istimewa)
TAK SESUAI KETENTUAN: Sejumlah petugas mencopot stiker paslon yang ada di belakang kaca angkutan umum. KPU menilai ukuran stiker menyalahi aturan. (ADITYO DWI/Jawa Pos Radar Semarang)
TAK SESUAI KETENTUAN: Sejumlah petugas mencopot stiker paslon yang ada di belakang kaca angkutan umum. KPU menilai ukuran stiker menyalahi aturan. (ADITYO DWI/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Tim gabungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota, panitia pengawas pemilu (panwaslu), Dishubkominfo, Satpol PP Linmas, dan kepolisian, mulai menggencarkan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) para pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota, yang melanggar ketentuan. Seperti yang tertempel di kaca angkutan kota.

Setidaknya dari penertiban kemarin, ada 50 branding paslon yang tertempel di kaca belakang angkot. Petugas dibagi beberapa tim untuk menyisir angkot yang masih tertempel stiker paslon. Mulai di kawasan timur hingga barat. Petugas mendatangi tempat ngetem para awak angkot, seperti terminal Mangkang, Johar, Penggaron, dan sejumlah jalan protokol.

Ketua Panwaslu Kota Semarang, Muhammad Amin mengatakan, APK yang masuk dalam pelanggaran tersebut didominasi terpasang oleh tiga pasangan calon peserta pilwalkot. Menurut pantauan yang dilakukan oleh Panwas Kota Semarang, setidaknya ada puluhan APK branding yang terpasang pada angkutan kota. ”Dari pencopotan mencapai 40-50 mobil angkutan yang di-branding APK paslon untuk kampanye. Seperti halnya di terminal Johar dan PenggaroN,” ungkapnya.