MKGR Desak Munas Ke-10

406
BENING: Seorang SPG LG memperlihatkan salah satu produk LED terbaru yang menyasar segmen menengah ke atas. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
AKHIRI KONFLIK: Ketua DPD MKGR Jateng Suseno Bayu Aji didampingi Dewan Pertimbangan MKGR Pusat Juslin Nasution menunjukkan surat usulan yang telah dikirim kepada Mahkamah Agung. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKHIRI KONFLIK: Ketua DPD MKGR Jateng Suseno Bayu Aji didampingi Dewan Pertimbangan MKGR Pusat Juslin Nasution menunjukkan surat usulan yang telah dikirim kepada Mahkamah Agung. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar hingga saat ini membuat keprihatinan sejumlah kalangan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengakhiri konflik di partai berlambang pohon beringin itu. Salah satunya dari Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang mendesak untuk segera dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) ke-10.

”Kami telah mengirim surat kepada MA (Mahkamah Agung) untuk membatalkan kedua kubu yang bertentangan sekaligus meminta dilakukan Munas ke-10 secepatnya,” ungkap Dewan Pertimbangan MKGR Pusat Juslin Nasution dalam rapat pleno DPD MKGR Jateng di Semarang, Senin (19/10).

Sebagai pendiri Partai Golkar, lanjut Juslin, MKGR berhak mengusulkan kepada MA selaku pihak yang menangani sengketa tersebut. Menurutnya, kepengurusan hasil Munas Golkar Bali dan Munas Golkar Ancol sama-sama tidak memiliki legal standing sehingga bertentangan dengan AD/ART Partai. ”Oleh sebab itu, seyogianya segera dibatalkan,” imbuhnya.