Cantrang Boleh Sampai 2016

219

SEMARANG – Para nelayan di Jateng saat ini boleh sedikit bernapas lega. Sebab, penggunaan alat tangkap cantrang masih diberikan dispensasi sampai Desember 2016 mendatang. Kondisi ini bisa dimanfaatkan nelayan untuk mencari solusi pengganti cantrang.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono mengatakan, penambahan batas pemakaian cantrang sesuai dengan Surat Edaran dari Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan No 14319/PSDKP/2015. Dalam SE itu penggunaan cantrang masih diperbolehkan sampai Desember 2016 mendatang, sebelum akhirnya dilarang sesuai Permen KP No 2 tahun 2015. ”Setelah kami perjuangkan akhirnya ada dispensasi. Ini bisa dimanfaatkan nelayan di Jateng,” katanya, kemarin.

Dia menambahkan, sebelum SE itu turun, DPRD Jateng, Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng harus bekerja keras. Mulai dari menyurati Kementerian, Presiden, sampai uji coba cantrang di laut Tegal. Setelah proses itu, diketahui ternyata cantrang ramah lingkungan dan tak merusak ekosistem. ”Dengan adanya SE ini, pemprov dan daerah harus segera menindaklanjutinya di lapangan. Karena ini kabar yang cukup menggembirakan bagi nelayan di Jateng,” imbuhnya.

Dia meminta agar dinas terkait dan BPMD Jateng menerbitkan SIPI bagi nelayang cantrang. Selain itu, pihak berwajib baik Polair maupun Angkatan Laut tidak menindak lagi nelayan yang menggunakan cantrang di laut. ”Biarkan mereka (nelayan, Red) bekerja dengan aman dan nyaman tanpa gangguan. Mereka masih memiliki batas waktu sampai 1 tahun sebelum cantrang benar-benar dilarang,” tambahnya.

Gubernur Jateng juga didesak mencari solusi ketika cantrang benar-benar dilarang. Sebab, batas waktu satu tahun tidak begitu lama, dan harus dicarikan solusinya. Jangan sampai nanti nelayan kebingungan mencari nafkah untuk keluarganya. ”Harus dicarikan solusi pengganti cantrang, kalau tidak kasihan nelayan. Saya kira sejauh ini juga belum ada alat yang seefektif cantrang,” tambahnya.

Dewan meminta pemerintah lebih selektif dalam mengambil kebijakan agar tidak berdampak buruk bagi rakyat. Permen KP No 2 tahun 2015 tentang pelarangan cantrang memberatkan nelayan. ”Coba bayangkan kalau alat cantrang dilarang, nelayan menangkap ikan pakai apa. Mestinya harus dibarengi solusi, jangan asal melarang,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudhi Sancoyo. (fth/ric/ce1)