Libatkan Masyarakat, Bentuk Pokdarwis

Pemkot Masih Tunggu Penyerahan

217

BANJIR Kanal Barat yang masih dalam wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, menjadikan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tak bisa melakukan pengelolaan wisata air dengan baik. ”Setahu saya, belum ada penyerahan kepada Pemkot Semarang. Sehingga kami belum bisa mengintervensi hal itu,” kata Pj Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto, kemarin.

Sedianya, Pemkot Semarang diberikan kewenangan menggunakan objek wisata air Banjir Kanal Barat agar menyedot perhatian pengunjung. Misalnya, mengadakan kegiatan pesta perahu, pentas seni dan lainnya. ”Berbagai komunitas kami arahkan mengadakan kegiatan di tempat tersebut,” katanya.

Namun kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Satu sisi dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab untuk kegiatan negatif, seperti pesta minuman keras (miras) dan pacaran. Di sisi lain, sungai terebut mengalami sedimentasi yang tak kalah memprihatinkan. Seperti halnya kemarin, kegiatan perahu air, tidak bisa jalan, akibat sedimentasi.

”Saat ini pemkot hanya bisa melakukan berbagai kegiatan penanganan sedimentasi yang menjadi kewenangannya. Itu untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada saat musim penghujan,” tuturnya.

Saat ini, pihaknya menginstruksikan agar dinas terkait fokus terhadap pengerukan di berbagai sungai yang mengalami sedimentasi tinggi. Selain itu, berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan pemerintah pusat agar bisa berbagi tugas dalam menjaga Banjir Kanal Barat.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Masdianah Safitri. Bahwa lokasi Banjir Kanal Barat belum diserahkan kepada Pemkot Semarang. ”Setahu saya, sampai Mei 2015 masih wewenang Pemprov Jateng, belum diserahkan ke Pemkot Semarang,” katanya.

Kendati begitu, tegasnya, pihaknya akan terus meningkatkan pontensi wisata tersebut agar menjadi objek wisata unggulan di Kota Semarang. Upayanya adalah menggendeng berbagai komunitas untuk melakukan kegiatan di tempat tersebut.

”Komunitas apa saja yang ingin menggunakan tempat itu, kami persilakan asal tidak mengganggu atau menyalahi aturan. Sebab, kegiatan yang positif itu bisa mengangkat potensi wisata Banjir Kanal Barat,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Selain menggandeng komunitas, Disbudpar juga akan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan melibatkan masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat setempat sangat penting, selain ikut mempromosikan objek tersebut, juga ikut membantu pengelolaan.

”Kalau pemerintah tidak dibantu masyarakat setempat, pastinya akan kesulitan melakukan pemantauan. Sehingga keterlibatan masyarakat sangat penting agar bisa mempunyai rasa memiliki. Jadi bisa ikut melakukan pengawasan,” katanya.