SURABAYA – Jateng telah resmi melayangkan protes kepada panpel (panitia pelaksana) pertandingan babak kualifikasi PON Zona Jawa terkait pelaksanaan laga terakhir di mana dua laga terakhir penentuan kemarin tidak digelar secara bersamaan.

Alasannya, panpel tidak dapat menyelenggarakan di tempat lain. Padahal, mengacu pada peraturan Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), bila hasil laga akhir menentukan posisi di klasemen, maka harus digelar bersamaan.

Sebenarnya, baik Jateng, Kalsel maupun NTB masih berpeluang menemani Jatim bila menang di laga terakhir. Pasalnya, bila memiliki poin yang sama akan ditentukan dengan head to head terlebih dulu, baru selisih gol.

Namun usai laga Jateng versus Kalsel di GOR ITS Surabaya kemarin protes Jateng terhadap tersebut sempat tak digubris. Baik Ketua Panpel Robert Nepa Seno dan Pengawas Pertandingan (PP) Khairul Agil, tetap melaksanakan laga meski terjadi kejanggalan. ”Di awal, panpel menjanjikan akan menyediakan dua lapangan bila di laga terakhir saling menentukan. Tapi, hal itu tidak dilakukannya. Laga Jatim dan NTB digelar setelah Jateng melawan Kalsel. Tentunya ini menyalahi aturan,” ujar Manajer Tim Futsal Jateng Suyatno.

Protes Jateng tidak hanya dilakukan kali ini saja. Dalam temu teknik, mereka juga sudah memprotes adanya pemain tidak sah di masing-masing tim, indikasinya, ada pemain dengan kartu keluarga (KK) scan-scan-nan dan pemain 23 tahun tetapi punya KK sendiri, tanpa ada orang tua maupun anak.

Namun, lagi-lagi, protes tesebut tidak digubris. Petugas screening tetap mengesahkan para pemain tersebut dan diperbolehkan bermain. Suyatno mengatakan, ini tidak mencerminkan pembinaan di masing-masing daerah. Padahal ini akan berkelanjutan hingga ke Timnas Futsal Indonesia. ”Kami bisa saja melakukan impor pemain dari provinsi lain. Namun, apakah ini menjadi cermin pembinaan futsal di Indonesia dan Jateng. Kami harap, hal ini menjadi perhatian dari AFI sebagai induk olahraga futsal di Indonesia,” tegas Suyatno.

Ketua Asprov PSSI Jateng, Johar Lin Eng yang menyaksikan pertandingan Pra-PON juga prihatin. Pasalnya, pelaksanaan pertandingan terlalu dipaksakan. Lapangan terlalu pendek, garis-garis pembatas sudah samar-samar dan gawang tidak dicat. ”Kami mempertanyakan proses penunjukan tuan rumah oleh AFI. Harusnya ada proses verifikasi terlebih dahulu. Kalau begini kan terkesan terlalu dipaksakan,” tegas Johar. (bas/zal/ce1)