PEMALANG – Seluruh satuan jabatan tertingi di kabupatan/ kota harus bisa menahan dan mengendalikan diri. Hal tersebut terkait pemilihan bupati dan wakil bupati/ wali kota dan wakil wali kota serentak di seluruh Indonesia 9 Desember 2015 mendatang.

Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Daniel Zuchron menyampaikan, tingkat koordinasi adalah cara prosedur yang harus dilakukan, tetapi soal intensitas terserah teman-teman Bawaslu di tingkat provinsi karena mereka yang bisa menilai butuh dengan cara apa untuk mendekati potensi maslaah tersebut. “Makanya ini acara Bawaslu Provinsi Jawa tengah yang mengumpulkan 4 kabupaten dan itu bagus sekali karena faktanya tadi muncul beragai permasalahan terkait Pemilukada di masing-masing kabupaten/ kota,” terang Daniel, kemarin di Hotel Regina Pemalang.

Lebih lanjut Daniel mengatakan, jabatan tertinggi Pegawai Negeri Sipil di suatu kabupaten/ kota adalah bupati atau Sekda, oleh karenanya terkait netralitas PNS, pejabat tersebut harus bisa menahan dan mengendalikan diri untuk tidak terlibat langsung dalam proses pemilukada yang sedang berlangsung, karena jika terlibat atau terbukti tidak netral bisa terkena sanki undang-undang tentang netralitas PNS.

Secara keseluruhan tentang PNS, aturan pemberian sanksi baik berat maupun ringan sudah diatur. Bawaslu hanya mengirimkan data bahwa orang tersebut bemasalah dan coba untuk diperiksa, tetapi dalam konteks tindak lanjut ada yang perlu ditindaklanjuti sampai ke Bawaslu RI ada yang cukup selesai di Panwaskab.

Disampaikan pula, pelanggaran terkait netralitas PNS di semua daerah ada walaupun tingkat intensitasnya berbeda-beda. Untuk permasalahan Sekda Pemalang secara umum Bawaslu sudah meneruskan surat ke Kementerian PAN-RB. “Poinnya siapapun jika sudah ada laporan dari provinsi ke Bawaslu RI akan ditindaklanjuti, karena kita sudah komit dengan hal itu,” terangnya. (rid/jpnn/ric)