Kenaikan TPP Bermuatan Politik

174

UNGARAN – Naiknya tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS), honor pegawai wiyata bakti dan outsourching lingkungan Pemkab Semarang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebab, kuat dugaan kenaikan TPP itu bermuatan politik karena dilakukan saat memasuki kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Semarang.

“Bisa jadi kebijakan ini ada muatan politik dari pasangan calon tertentu agar mendapat simpati masyarakat. Mudah-mudahan sih tidak, sehingga benar-benar membawa kemajuan di Kabupaten Semarang,” kata Sekjen Lembaga Pemantau Kebijakan Pejabat Publik (LPKPP) Kabupaten Semarang, Muhamad Nuraeni, Jumat (16/10) kemarin.

Nuraeni menambahkan, terlepas muatan politik, sudah selayaknya TPP untuk PNS dan honor sejumlah pekerja outsourching serta wiyata bakti dinaikan. Sebab tunjangan para pegawai masih tergolong rendah disbanding daerah lain. “Sehingga dengan kenaikan tunjangan tersebut dapat meningkatkan semangat kerja mereka,” ujarnya.

Pihaknya berharap naiknya TPP dan honor pekerja harus diimbangi dengan pelayanan prima para PNS kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat harus optimal dan tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang adanya pungutan liar (pungli). Misalnya pungutan kepada masyarakat yang meminta pelayanan seperti perizinan dan administrasi kependudukan (adminduk).

“Kenaikan TPP besar karena mencapai Rp 66,809 miliar. Jadi harus diimbangi kinerja yang baik. Jika masih ada pungutan yang memberatkan warga percuma ada tambahan TPP,” tegasnya.

Nuraeni mencontohkan beberapa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di pengurusan administrasi kependudukan (Atminduk) di Kecamatan Bandungan. Padahal dari mulai camat hingga operator KTP maupun KK sudah ada honor khusus dari anggaran Pemerintah Pusat. “Model-model pelayanan seperti itu jangan terjadi lagi. Jika memang harus ada uang transport ya jangan terlalu besar. Sebab jika satu orang diminta membayar Rp 20 ribu untuk pengurusan KTP tentu memberatkan,” imbuhnya.