360 KK, Baru Gedok 4 Perda

225

SEMARANG – Sepanjang tahun 2015, DPRD Jawa Tengah baru menggedok 4 Perda dari 19 Perda yang sudah ditargetkan. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat kunjungan kerja masing-masing komisi, yaitu Komisi A, B, C, D, dan E dalam satu bulan sebanyak 6 kali. Artinya, per komisi melakukan kunjungan kerja sebanyak 72 kali atau totalnya 360 kali kunjungan kerja (KK).

Empat perda yakni Perda Bergasmalang; Perda Kearsipan; Perda Perubahan APBD serta Perda Pertanggungjawaban APBD 2014. Sedangkan lima Raperda sudah dibahas di Badan Legislasi dan saat ini dalam pembahasan komisi. Padahal Perda ini merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja anggota DPRD.

Sebanyak 19 Raperda yang menjadi target penyelesaian pada 2015 adalah 3 Raperda Kumulatif; 5 Raperda luncuran DPRD Jateng periode 2009-2014; 5 Raperda Inisiatif serta 6 Raperda dari eksekutif.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Jateng, Abdul Aziz tak menampik jika saat ini baru empat Perda yang digedok. Salah satu penyebabnya, karena proses untuk pembuatan Perda yang lama. ”Iya baru empat perda yang sudah digedok,” katanya, kemarin.

Abdul Aziz menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah membahas lima Raperda dan sudah diserahkan ke Komisi (3 Raperda) serta eksekutif (2 Raperda). Tapi mepetnya waktu membuatnya pesimistis jika lima raperda itu bakal digedok akhir tahun ini. Apalagi hanya tinggal tersisa dua bulan. ”Sebenarnya untuk lima Raperda tinggal gedok, tapi masih dibahas di komisi serta eksekutif,” tambahnya.

Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jateng, Ananta Aji Wicaksana mengatakan, masing-masing komisi mendapat jatah kunjungan kerja 6 kali setiap bulan. Agenda yang telah dijadwalkan badan musyawarah (Bamus) itu tidak boleh kurang. ”Tapi bisa lebih jika ada undangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jateng,” katanya.

Dalam kunjungan kerja, setiap anggota DPRD Jateng mendapatkan uang lumsum Rp 370 ribu dan uang representasi Rp150 ribu per hari. Waktu kunjungan juga bervariasi, mulai dari satu sampai tiga hari. ”Kunker ini untuk menunjang kerja-kerja kedewanan. Karena dengan kunjungan ini mereka bisa melakukan pengawasan,” tambahnya. (fth/ric/ce1)