Dewan Minta KPU Gencarkan Sosialisasi

193

SEMARANG- Pelaksanaan Pilwalkot 9 Desember 2015 sudah di ambang pintu. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pesta demokrasi itu. Kondisi ini tidak lepas dari pembatasan yang dilakukan oleh KPU pada setiap pasangan calon. Untuk itu Komisi A berharap agar KPU meningkatkan sosialisasi pada masyarakat. Demikian disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Johan Rifai di sela-sela dialog interaktif DPRD Kota Semarang di hall balai kota, kemarin.

Menurut Johan Rifai, pembatasan yang dilakukan KPU cukup menyulitkan pasangan calon. “Misalnya kampanye di media massa, pemasangan alat peraga, bahan kampanye dan lain sebagainya, makanya kami berharap KPU segera melakukan sosialisasi pilwalkot pada masyarakat,” ujar legislator dari Fraksi PKS itu.

Komisi A juga mengharapkan agar panitia pengawas (Panwas) juga bekerja dengan maksimal, karena potensi pelanggaran kampanye cukup tinggi. Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini meminta agar netralitas PNS harus terus dikedepankan. Menurutnya, PNS adalah abdi negara dan abdi masyarakat.

Termasuk nanti pasca Pilwalkot, hendaknya kandidat yang menang tidak bisa melakukan mutasi PNS berdasarkan hasil Pilwalkot. “Mutasi jabatan PNS itu sudah ada aturannya, sudah ada rambu-rambunya, jangan sampai pasca Pilwalkot ada mutasi PNS secara besar-besaran oleh wali kota terpilih sebagai bentuk politik balas jasa,” tegasnya.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, menegaskan, untuk membantu proses Pilwalkot Semarang, KPU membutuhkan 16 relawan demokrasi. Mereka akan ditempatkan di pos-pos khusus untuk melakukan sosialisasi.

Menurut Henry, 16 relawan demokrasi tersebut akan dibagi menjadi empat kategori.“Yakni pemilih difable, pemilih perempuan, pemilih marginal dan pemilih pemula,” ujar Henry.

Dia mengakui, akan sangat terbantu jika ada warga Semarang yang ikut menyosialisasikan Pilkada kepada empat kategori pemilih tersebut. Sementara untuk saat ini yang sudah mendaftarkan baru 6 orang dan masih menunggu partisipasi warga lain untuk mendaftar menjadi relawan demokrasi hingga 15 Oktober ini. (zal/aro)