Tata Ruang Harus Jadi Prioritas

Upaya Penertiban Galian C

221
SERAP ASPIRASI: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat berdialog dengan sejumlah komunitas di Kota Semarang, kemarin. (RIZAL KURNIAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Teguh Dwi Paryono (Radar Semarang files)
Teguh Dwi Paryono (Radar Semarang files)

SEMARANG – Maraknya praktik penambangan ilegal galian C di sejumlah daerah disebabkan belum menjadi prioritasnya pertimbangan tata ruang. Rekomendasi yang diberikan oleh bupati/wali kota lebih mempertimbangkan faktor ekonomi sosial. Bahkan, pemberian rekomendasi itu masih terkesan diperjualbelikan.

”Dengan terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dikaji ulang. Kesesuaian tata ruang harus harus menjadi prioritas,” ungkap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono, kemarin.

Teguh menjelaskan, selama ini pemberian izin operasi produksi didasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal dalam UU tersebut mekanismenya perlu dikritisi. Misalnya untuk penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang harus melalui penyusunan amdal dan pembinaan. ”Ini tentu sangat memberatkan pemda (pemerintah daerah),” imbuhnya.