Putusan MK atas Kewenangan KY Dinilai Tidak Rasional

279
LARIS MANIS: Bayu Wijaya saat membakar sosis nyeleneh The Kentty Sausage. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
WUJUDKAN PERADILAN BERSIH: Penghubung Komisi Yudisial Jateng dan masyarakat perlihatkan poster peradilan bersih. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
WUJUDKAN PERADILAN BERSIH: Penghubung Komisi Yudisial Jateng dan masyarakat perlihatkan poster peradilan bersih. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghapus kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk proses seleksi hakim dan mengembalikan kewenangan seleksi hakim kepada Mahkamah Agung (MA) tampaknya disesalkan oleh banyak pihak. Seperti halnya yang disampaikan Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang (USM) Junaidi yang juga ad informandum (pihak terkait tidak langsung) asal Semarang sebelum putusan dijatuhkan dalam perkara tersebut.

Atas putusan, Junaidi menilai beberapa alasan hakim MK tidaklah rasional. Menurutnya, idealnya dari konstruksi ketatanegaraan MA sebagai lembaga negara perlu diawasi oleh KY. ”Hal ini sesuai ruh dari pada sistem check and balance pemisahan kekuasaan,” kata Junaidi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (9/10).

Sehingga, lanjut Junaidi, secara tidak langsung adanya ruh dari sistem pemisahan kekuasaaan yang mengadopsi check and balance tidak diterapkan dengan baik dalam putusan MK tersebut. ”Justru mengindikasikan hakim tidak rasional dalam membuat putusan,” ujarnya.